Kasus E-KTP Tercecer, JK Persilakan DPR Bentuk Pansus 

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan sejumlah anggota Komisi II DPR membentuk Pansus untuk mendalami kasus e-KTP yang tercecer di Pondok Kopi, Jakarta Timur.

JK menilai pembentukan pansus penting, agar masyarakat, petugas, serta para aparat dapat berhati-hati dalam mengurus permasalahan [e-KTP](3805009/ "").

"Menggalangkan Pansus e-KTP silakan, itu juga penting sehingga masyarakat, petugas-petugas dan aparat-aparat negara lebih hati-hati. Kalau mau pansus silakan, itu juga penting," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

JK mengatakan pembuatan e-KTP tetap harus berjalan dan tidak bisa dihentikan. Sebab, kata dia, ada lebih dari 3 juta orang yang akan berumur 17 tahun dan mendapatkan e-KTP baru.

Karena itu, dia meminta kepada DPR, polisi dan Mendagri menyelidiki permasalahan tersebut. Jika tidak, ia khawatir kasus tercecernya e-KTP akan kembali terulang.

"Karena itu kan bisa berbahaya karena dengan e-KTP itu, apakah itu KTP asli, tidak sah, itu juga bisa membahayakan demokrasi. Membahayakan ekonomi, bisa membahayakan rekening bank, bisa pakai nipu-nipu orang," ungkap JK.