Mendagri Minta Bupati Cianjur Kooperatif Jalani Proses Hukum di KPK

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan banyaknya kasus korupsi di daerah antara lain dapat ditekan dengan pengubahan sistem politik pemilihan kepala daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kora.

Sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung atau ditunjuk oleh DPRD untuk tingkat kabupaten dan kota dinilai dapat mengurangi biaya politik pilkada.

"Memang ada pemikiran bahwa akan dikurangi jumlah pilkada, katakanlah bupati (nanti) dipilih oleh DPRD. Itu juga suatu solusi juga, mungkin lebih kecil risikonya dibanding sekarang ini (pilkada langsung)," kata Wapres kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Selasa (11/12).

Menurut JK, dengan banyaknya pemilihan umum seperti saat ini, biaya politik yang dikeluarkan partai, calon kepala daerah dan caleg DPRD juga semakin besar.

Sehingga hal itu dapat menjadi pemicu bagi para politikus yang terpilih dalam pemilu untuk mengembalikan modal kampanye.

"Makin banyak pemilu, makin banyak ongkos, makin banyak (korupsi). Sehingga kalau semua level pilkada ada, kemudian kampanye makin lama, makin banyak ongkos juga. Jadi makin banyak ongkos, banyak orang korup untuk mengembalikan modal," jelas Wapres.  

Saksikan video pilihan di bawah ini: