Penjelasan MK soal Tenggang Waktu 3 Tahun Ubah UU Perkawinan

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan rentang waktu selama tiga tahun bagi DPR untuk melakukan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Juru bicara MK Fajar Laksono menyebut, tiga tahun merupakan waktu yang moderat dalam pembentukan UU. Malahan, keputusan saat ini lebih maju dibandingkan keputusan MK beberapa waktu lalu.

"Ini agak maju dibandingkan putusan MK terdahulu, dulu MK menyerahkan itu sebagai open legal policy. Sekarang ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian diambil MK," kata Fajar di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Pertimbangan itulah, kata dia, yang menjadi ketentuan mengenai batas usia 16 tahun ternyata diskriminatif. Selanjutnya, kata Fajar, bila selama tiga tahun tidak ada perubahan UU, secara langsung batas usia perkawinan untuk perempuan sesuai UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

"Kalau tidak ada perubahan setelah tiga tahun, usia perkawinan harus diharmonisasikan dengan usia anak dalam UU perlindungan anak," ucapnya.

Karena hal itu, Fajar menyebut selama kurun waktu tiga tahun, perkawinan perempuan berumur 16 tahun masih legal.

"Iya, karena (UU Perkawinan) masih berlaku," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: