KPK Terkejut MA Potong Masa Tahanan Eks Gubernur Sultra Nur Alam

KPK Tetapkan Cagub Maluku Utara Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan — Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat memberi keterangan terkait penetapan cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka di Jakarta, Jumat (16/3). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Jakarta - Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung (MA), hukuman Nur Alam dipangkas menjadi 12 tahun.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkejut mendengar putusan MA tersebut. "Saya agak syok juga mendengarnya bahwa hukumannya diturunkan," ungkap Laode di Jakarta, Kamis 13 Desember 2018.

Kendati demikian, Laode menghargai putusan MA terhadap Nur Alam. "Tapi kita harus menghormati putusan pengadilan di Mahkamah Agung," imbuhnya.

Hukuman Nur Alam yang dipotong masa tahanan sebanyak 3 tahun itu dalam permohonan di tingkat kasasi. Selain itu, hukuman denda bagi Nur Alam juga berkurang dari semula Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, menjadi Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan.

Selain hukuman penjara dan denda, Nur Alam tetap dibebankan uang pengganti Rp 2,7 miliar dan pencabutan hak politik 5 tahun. Jumlah uang pengganti dan pencabutan hak politik itu sama dengan putusan banding.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka.

2 dari 2 halaman

Salahgunakan Jabatan

Saat itu, Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor menilai Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra dan memperkaya diri sendiri dari uang yang didapat dari pengurusan izin pertambangan.

Namun, dalam vonis itu, majelis hakim mengesampingkan tuntutan soal kerugian ekologis terhadap terdakwa sebesar Rp 2,7 triliun sehingga hanya menetapkan Rp 1,5 triliun sebagai angka kerugian negara.

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Nur Alam
Pejabat
Nur Alam adalah gubernur Sulawesi Tenggara yang terkait kasus korupsi
Lihat Selengkapnya
Nur Alam
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK