3 Tokoh Nasional Ini Kecam Pelanggaran HAM ke Etnis Uighur di China

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah negara geram, namun hanya bisa mendesak China untuk berhenti menahan warga Uighur dan muslim lainnya. Sebut saja Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia.

Namun, Wakil Menteri Luar Negeri China Le Yucheng bahkan membantahnya di depan Dewan HAM PBB.

"Kami tidak akan menerima tuduhan bermotif politik dari beberapa negara yang dipenuhi dengan prasangka, dan tidak berdasarkan kenyataan." kata Le Yucheng, yang membawa delegasi berjumlah 66 orang ke Dewan HAM PBB, seperti dikutip dari ABC Indonesia, Kamis 8 November 2018.

Pemerintah China beralasan, mereka hanya ingin mencegah penyebaran ideologi radikal. Konsul Jenderal China di Surabaya, Gu Jingqi mengatakan, persoalan terkait suku Uighur merupakan masalah separatis yang muncul dari sebagian kecil warga setempat.

"Warga muslim Uighur di Xinjiang sekitar 10 juta jiwa, sebagian kecil berpaham radikal ingin merdeka, pisah dari RRT. Itu yang kami, Pemerintah China, atasi," kata Jingqi kepada Antara di Surabaya, Jumat 13 Desember.

Dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat muslim etnis Uighur di China ini masih jadi sorotan dunia. 3 Tokoh Tanah Air ini bersuara membela muslim Uighur di Xinjiang tersebut. Berikut seruan ketiga tokoh itu yang dirangkum Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Disetrum, ditelanjangi, dibiarkan kelaparan. Seperti inilah sederet siksaan yang dialami salah satu wanita Uighur, etnis minoritas muslim China di kamp penahanan.

2 dari 4 halaman

1. Jusuf Kalla

Ditemani Ketua Inasgoc, JK Tinjau Media Center Asian Games 2018 — Wakil Presiden, Jusuf Kalla saat melihat makanan prasmanan untuk jurnalis di Main Press Center (MPC) atau Media Center Asian Games di JCC, Jakarta, Selasa (14/8). (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Kelompok minoritas muslim Uighur di China masih menjadi sorotan. Uighur merupakan etnis minoritas di China yang secara kultural lebih dekat dengan bangsa Turk di Asia Tengah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia menolak adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

"Ya pasti kita semua juga menolak atau mencegah suatu penindasan kepada human right, jadi hak asasi manusia. Tapi secara umum, pelanggaran HAM juga harus kita perjuangkan," kata Wapres Jusuf Kalla usai memberikan pidato kunci pada Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018 di Hotel Fairmont Jakarta, Senin.

Indonesia menolak dengan tegas terhadap tindak pelanggaran HAM, namun tidak bisa turut campur dalam persoalan domestik yang terjadi di China, kata Wapres JK.

"Tapi kalau masalah domestik, tentu kita tidak ingin mencampuri masalah domestik Uighur," ujar Jusuf Kalla seperti dilansir dari Antara.

3 dari 4 halaman

2. Din Syamsuddin

Para Pemuka Agama Gelar Musyawarah Bahas Kerukunan Bangsa — UKP-DKAP Din Syamsuddin saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Jakarta, Kamis (8/2). Ada tujuh isu keagamaan yang akan dibahas dalam musyawarah pemuka agama kali ini. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Kecaman terhadap Pemerintah China muncul salah satunya dari Ketua Dewan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin. Din yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta Pemerintah Indonesia untuk menyatakan dan menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap pemerintah China dan membela nasib umat Islam di sana.

Dia juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan masyarakat internasional untuk bersikap tegas terhadap rezim China dalam memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

"Penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum internasional," kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/12/2018).

Kepada umat Islam sedunia, dia mengimbau agar mau mengulurkan tangan dan memberi pertolongan bagi saudara-saudara muslim dengan segala cara yang memungkinkan.

4 dari 4 halaman

3. Fadli Zon

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon percaya, penduduk muslim di Xinjiang justru mengalami perlakuan represif meski diberikan status otonomi.

Berdasarkan hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch yang dikeluarkan pada Agustus 2018, sekitar dua juta warga Uighur ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang.

Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa dakwaan. Ironisnya, penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.

"Melihat kenyataan seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia bersuara. Tidak diam seperti sekarang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral lebih atas nasib jutaan muslim Uighur. Sebab jika tidak, ini bisa menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar," kata Fadli.