Setjen MPR RI Ingatkan Peran Kehumasan Sebagai Jembatan Komunikasi Kepada Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI) Ma’ruf Cahyono membuka secara resmi serta memberikan paparan singkat acara Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) MPR RI dengan tema ‘ Peran Lembaga MPR di Tahun Politik’, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12).

Acara yang diikuti 100 lebih peserta perwakilan bidang kehumasan instansi, lembaga-lembaga serta beberapa kementerian negara, selain dihadiri Sesjen MPR RI juga dihadiri Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Bidang Komunikasi dan Media Massa Gun Gun Siswadi, Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah dan Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Biro Humas Setjen MPR RI Muhammad Jaya.

Kepada para peserta, Ma’ruf mengingatkan pentingnya peran kehumasan lembaga-lembaga dan kementerian-kementerian negara sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Kehumasan memiliki satu psikologi hubungan, antara negara dan masyarakat.

“Peran dan hubungan kehumasan tersebut tentu saja sangat penting terutama sebagai jembatan komunikasi kepada rakyat,” ucap Ma'ruf.

Sebagai contoh, saat ini sering terdengar isu bahwa bangsa Indonesia terancam tiga ‘dis’ yakni disorientation, distrust dan disobedience. Ini sangat berbahaya jika terjadi dan meluas dalam tataran kenegaraan.

Di sinilah, menurut Ma’ruf, peran-peran kehumasan untuk membalik isu ancaman tiga ‘dis’ tersebut menjadi positif dan baik untuk masyarakat dan negara. Pertama isu disorientation, bagaimana kehumasan berperan agar seluruh anak bangsa memiliki orientasi berbangsa dan bernegara yang sewajarnya, selayaknya dan senormalnya sesuai harapan the founding fathers Indonesia.

Kedua isu distrust, bagaimana kehumasan mampu menghilangkan distrust masyarakat kepada negara menuju masyarakat yang sepenuhnya menaruh kepercayaan penuh terhadap bangsa dan negaranya. Jika, peran-peran tersebut diupayakan maksimal dan berhasil maka akan muncul satu kekuatan yang menghilangkan disobedience atau pembangkangan.

Ditekankan Ma’ruf, jika disobedience tidak terjadi, tentu negara dan masyarakat akan berada dalam hubungan yang selaras, baik, saling mendukung dan pada akhirnya segala yang dicita-citakan bersama akan mudah untuk diwujudkan.

“Saya kira peran-peran kehumasan tersebut sangat luar biasa, peran humas tidak hanya masuk dalam tataran-tataran rutin keseharian yang biasa dilakukan tapi masuk juga dalam tataran besar salah satunya bagaimana mewujudkan itu semua membalik ancaman tiga ‘dis’ tadi,” terang Ma'ruf.

Kehumasan, lanjut Ma’ruf, juga harus menjadi yang terdepan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, tapi tidak hanya pesan di permukaan saja, namun pesan-pesan yang betul-betul bisa memberikan pengaruh. Pengaruh tersebut, ditataran MPR sendiri sangat tinggi harapannya yakni bagaimana sistem nilai yang ada juga sampai kepada masyarakat.

“Intinya, apapun yang akan kita lakukan dalam melakukan peran kehumasan dan layanan informasi kepada masyarakat, tentu pada akhirnya yang merupakan harapan besar kita semua adalah, pertama bagaimana masyarakat mampu menciptakan satu kondisi bangsa yang berorientasi kepada masa depan bangsanya, kedua masyarakat yang percaya kepada bangsanya dan ketiga adalah masyarakat yang patuh pada bangsa dan negaranya,” tandas Ma'ruf.

Berbicara soal tahun politik 2019 yang akan disongsong bangsa Indonesia, Ma’ruf mengungkapkan bahwa peran serta aktif seluruh masyarakat secara baik dan bijaksana akan membawa bangsa Indonesia menuju ke arah kebaikan demokrasi dan kebaikan secara keseluruhan.

“Menyongsong tahun politik 2019, kita sikapi dengan bijaksana dan dewasa. Proses tahapan-tahapan demokrasi yang sudah kita lalui sesungguhnya yang mematangkan kita dalam menyongsong demokrasi 2019 dengan cara-cara yang demokratis yakni cara-cara Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kita,” tandas Ma'ruf.

(*)