KPK Panggil Mantan Gubernur Jabar Aher terkait Suap Proyek Meikarta

20160128-Lagi, Aher Diperiksa Bareskrim Kasus Korupsi Stadion BLA Bandung — Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau biasa disapa Aher usai diperiksa Bareskrim Polri di Jakarta, Kamis (28/1). Aher menjalani pemeriksaan kedua sebagai saksi kasus korupsi pembangunan stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kasus Meikarta.

"Saksi Aher akan dimintai keterangan untuk tersangka NHY (Neneng Hasanah Yasin)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (20/12/2018).

Aher Turun Gunung, Jadikan Kota Depok Barometer Kemenangan Pilkada

Masih belum diketahui apa yang akan digali penyidik kepada Ahmad Heryawan. Namun diduga berkaitan surat keputusan nomor: 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan Aher.

KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga antirasuah pun sempat mengimbau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Suhup diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro Direktur Operasional Lippo Group.

2 dari 2 halaman

Tersangka Lain

Kasus Meikarta, Direktur Operasional Lippo Group Kembali Diperiksa KPK — Mantan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dikawal petugas saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/12). Billy Sindoro kembali diperiksa KPK terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Ahmad Heryawan
Tokoh
Ahmad Heryawan atau biasa disapa Aher menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat selama dua periode terakhir hingga 2018
Lihat Selengkapnya
Ahmad Heryawan
Meikarta