Mendagri Minta Sapu Bersih Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Puspen Kemendagri)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo enggan disalahkan terkait banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus korupsi. Tjahjo membantah selama ini pihaknya lemah dalam pengawasan

"Jangan salahkan saya, orang korupsi enggak ada yang lapor saya. Semua, di media sosial salahkan saya enggak tegas, enggak awasi," kata Mendagri saat menyampaikan paparan kinerja Kemendagri di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018).

Dia juga menjelaskan telah berulangkali mengingatkan para kepala daerah dan jajaranya untuk menghindari korupsi.

Tetapi, kata Tjahjo, banyak kepala daerah yang tidak mengindahkan. Dia pun merasa sedih lantaran banyak pemimpin daerah yang terjerat.

"Seperti di Sumut dan Malang. Saya minta KPK, kalau benar sapu bersih sekaligus saja, jangan dicicil. Jadi tidak ganggu jalannya pemerintahan," ungkap Tjahjo.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan data calon kepala daerah yang memberi mahar kepada partai politik. Data tersebut didapat usai membuat survei Bantuan Kepentingan Pendanaan Pilkada 2018.

2 dari 2 halaman

29 Kepala Daerah Terjerat

Sebelumnya, Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meringkus 29 kepala daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

ICW menilai, lembaga antirasuah terbilang massif menciduk kepala daerah yang melakukan perkara korupsi.

“Jumlah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 29 kasus (kepala daerah),” kata peneliti ICW Egi Primayoga di kantornya, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Desember 2018.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Tjahjo Kumolo
Tokoh
Tjahjo Kumolo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia saat ini.
Lihat Selengkapnya
Tjahjo Kumolo
OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
Mendagri