MUI Dukung Pemerintah Indonesia Sikapi Masalah Uighur

Muslim uighur — Massa menggelar aksi solidaritas untuk muslim Uighur pada kegiatan Car Free Day di kawasan Bundaraan HI, Jakarta, Minggu (23/12). Aksi solidaritas itu untuk mengutuk kekerasan terhadap Muslim Uighur oleh pemerintah China. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Dugaan tindakan keras pemerintah Tiongkok terhadap etnis minoritas Uighur yang mayoritas muslim mendapat kecaman.

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan turut prihatin dengan kondisi tersebut. Namun, di sisi lain memuji sikap Indonesia yang langsung bergerak cepat.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin yang membacakan hasil rapat plenonya dengan para pimpinan ormas maupun lembaga Islam.

"Hargai sikap dan langkah pemerintah Indonesia, lewat Kemenlu yang sudah panggil Dubes RRT di Indonesia untuk sampaikan aspirasi ormas-ormas Islam," ucap Din di kantornya, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Dia juga menyebut ormas-ormas Islam di MUI mendorong pemerintah Tiongkok untuk memperlakukan etnis Uighur dengan baik.

"Kami ormas Islam di MUI dorong pemerintah RRT (China) untuk perlakukan etnis Uighur sebagai warga negara yang baik," ucap Din.

Menurut Din, Indonesia tidak bisa mencampuri urusan ini karena hal ini merupakan kedaulatan pemerintah Cina. Namun, pihaknya sudah menyampaikan pendapat dan keinginan masyarakat Indonesia atas nasib etnis Uighur.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ratusan ormas Islam di Bandung dan Surabaya gelar unjuk rasa protes pemerintah Cina yang menindas umat muslim Uighur.

2 dari 2 halaman

Berbeda dengan Rohingya

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah masih menunggu kabar selanjutnya dari Kedutaan Besar Indonesia di Beijing terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

JK mengatakan, sejauh ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah memanggil kedubes Cina untuk melihat keadaan yang sebenarnya di sana.

"Semuanya menunggu laporan dari kedubes kita dan juga follow up dari pemanggilan dubes China ke Menlu pada tiga hari lalu," ujar JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis 20 Desember 2018.

Pemerintah, kata JK akan memperlajari lebih dulu terkait kasus di sana. Dia menilai apa yang terjadi pada etnis Uighur berbeda dengan kasus pelanggaran HAM yang menimpa kaum muslim di Rohingya, Myanmar.

JK melihat, dugaan pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur bisa terjadi karena merebaknya paham radikalisme di sana.

Salah satu indikasi, yaitu adanya sejumlah warga etnis Uighur yang pernah ditangkap di Poso. Saat itu terdapat 12 orang yang merupakan warga Uighur.

"Agar dibedakan apa yang terjadi. Bisa juga radikalisme, malah radikalisme sampai ke Indonesia. Dalam penyelesaian konflik di poso, ada 6 yang ikut dari Uighur itu dia meninggal, empat ditahan sekarang, jadi juga agar dipahami itu bahwa bisa juga terjadi adanya radikalisme," ungkap JK.

MUI
Organisasi
MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di
Lihat Selengkapnya
MUI
Etnis Uighur