OTT Kementerian PUPR, KPK Juga Dalami Penyediaan Air Minum untuk Bencana

Ilustrasi Korupsi 2 — Ilustrasi Korupsi (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga OTT pejabat Kementerian PUPR terkait dengan proyek penyediaan air minum. Saat ini, tim KPK tengah mendalami keterkaitan proyek tersebut untuk tanggap bencana.

"Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Syarif mengatakan sebanyak 20 orang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. Mereka berasal dari unsur pejabat Kementerian PUPR hingga pihak swasta.

"Dari lokasi diamankan 20 orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain," jelas dia.

Saat ini, para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

"Sesuai KUHAP dalam waktu maksimal 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan," ucap Syarif.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tahun 2018 menjadi yang terbanyak bagi KPK dalam menggelar OTT sepanjang sejarah.

2 dari 2 halaman

Sita Sejumlah Uang

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang Rp 500 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian PUPR, semalam. Tim juga mengamankan uang SGD 25 ribu.

"Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp 500 juta dan SGD 25.00," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Selain itu, tim menyita satu kardus berisi uang dalam OTT Kementerian PUPR ini. Diduga, uang itu merupakan bagian dari suap.

"Serta satu kardus uang yang sedang dihitung," ucap Syarif.

OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
OTT Kementerian PUPR
Korupsi Air Minum