Tantangan Polri Hadapi Hoaks di Tahun Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Satgas Nusantara Irjen Pol Gatot Edi Pramono mengajak kepada masyarakat agar lebih bijak dalam bersosial media. Sebab, memasuki tahun politik banyak berita-berita hoaks.

"Media sosial dan media konvensional berbeda. Media kovensional tersusun mulai dari Pemred (pemimpin redaksi), korlip (koordinator liputan) dan ada reporter. Sehingga beritanya lebih terpercaya," kata Edi dalam diskusi 'Refleksi Akhir Tahun: Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik' di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (30/12/2018).

Edi menyebutkan, bila media sosial yang hanya dipegang oleh pemilik akun, terkadang hanya memiliki tujuan tertentu, termasuk menyebar hoaks.

"Kalau medsos owner dia sendiri (pemilik akun), mau berita apa yang dia publish mau terserah. Tujuannya dari hura-hura, jokes, soal ekonomi, politik hingga merusak bangsa," kata Edi.

Edi mengaku, hal tersebut merupakan tantangan bagi Polri untuk mencegah peredaran hoaks dari media sosial yang masih banyak.

"Ini perlu kita antisipsi dan tantangan kita ke depan dan ini salah satunya," pungkas Edi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mabes Polri akan melakukan tindakan hukum pada para pemilik akun jika terus menyebarkan berita bohong terkait bencana tsunami di Banten dan Lampung.

2 dari 2 halaman

Hoaks di Tahun Politik

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Bursah Zarnubi menyesalkanbelakangan tahun politik ini menjadi tempat pemecah belah masyarakat.

"Selama tahun 2018, sebagian besar energi masyarakat Indonesia terserap ke dalam atmosfir kampanye. Tapi faktanya sepanjang tahun politik ini, kita menyaksikan narasi kampanye dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, fitnah, kampanye hitam, dan perdebatan minim data," kata Bursah dalam diskusi.

"Kita merasa risau dengan itu, ujaran kebencian dan narasi negatif tersebar dengan massif di media sosial," sambung Bursah.

Dia mengakui, masyarakat kini terfokus dalam pilkada serentak dan persiapan pilpres 2019. Menurutnya, jargon dan kampanye politik bukan lagi bersifat adu program, tapi lebih menonjolkan politik identitas dan SARA.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh masyarakat dapat menjalankan Pemilu 2019 tanpa adanya unsur untuk memecah bela bangsa.

"Terutama generasi muda, harus memperteguh komitmen kebangsaan di tahun politik ini. Pemilu 2019 adalah kontestasi menuju Indonesia yang lebih baik, bukan memecah belah," pungkas dia.

Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka.com