Menristekdikti: Mahasiswa Kerja Paksa di Taiwan Korban Penipuan

Menristek Dikti Bersama Pimpinan Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Deklarasikan Anti Radikalisme — Menteri Ristek Dikti, Muhammad Nasir memberikan pidato saat deklarasi kebangsaan melawan radikalisme di UKI, Jakarta, Selasa (19/9). Deklarasi tersebut dilakukan untuk melawan radikalisme yang akan mengahncurkan keutuhan NKRI. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Semarang - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, M Nasir menyebutkan ratusan mahasiswa yang diduga menjadi korban kerja paksa di Taiwan adalah korban penipuan.

"Mahasiswa kerja paksa di Taiwan itu, saya lagi komunikasi mulai kemarin. Mereka mahasiswa yang tidak melalui jalur Kemenristekdikti," katanya di Semarang, Kamis (3/1/2019).

Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang itu usai membuka Rapat Kerja Nasional Kemenristekdikti 2019.

Nasir menjelaskan, para mahasiswa itu berangkat sendiri ke Taiwan melalui calo dengan iming-iming bisa diterima di perguruan tinggi di negara tersebut. Namun ternyata tidak diterima.

"Akhirnya, mereka bekerja di perusahaan. Akhirnya penipuan kan itu. Ini bukan kewenangan Kemenristekdikti. Namun, kasus ini jadi rujukan, ini urusan tenaga kerja," kata dia yang dikutip dari Antara.

Menurut dia, para mahasiswa korban kerja paksa di Taiwan tersebut tidak berangkat secara resmi dari kampus di Indonesia, melainkan lulusan-lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berangkat dari agensi-agensi.

"Mereka ini tidak ada yang dari kampus. Mereka lulusan sekolah, kemudian di agensi-agensi itu. Ini saya lagi lacak. Kalau ada kampus yang terjadi semacam itu," katanya.

2 dari 2 halaman

Berkoordinasi dengan Kadin

20160721-Menristek Dikti Mohamad Nasir-M Nasir-Jakarta- Herman Zakharia — Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir saat melakukan kunjungan ke Liputan6.com, Jakarta, Kamis (21/7). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Kemenristekdikti terus berkoordinasi dengan Taipei Economic and Trade Office (TETO), yakni kamar dagang dan industri Taiwan, baik yang ada di Taiwan maupun Jakarta.

Dari jajaran duta besar, kata dia, juga diminta untuk melakukan pendataan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang sedang menempuh studi lanjut di luar negeri, termasuk Taiwan.

Selain itu, Nasir mengimbau pelajar ataupun mahasiswa yang akan studi lanjut ke perguruan tinggi di luar negeri untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kemenristekdikti.

Sebelumnya, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyebut sekitar 300 mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa yang diduga dilakukan oknum yayasan, lembaga pendidikan, hingga individu.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ismunandar, mengatakan ratusan mahasiswa itu dijebak oknum pelaksana program dengan iming-iming akan memperoleh beasiswa kuliah di Taiwan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Natsir akan memanggil pihak Universitas Gunadarma, terkait kasus bullying

Taiwan Bersiap Hadapi Terjangan Topan Kong-rey