3 Permintaan Jokowi hingga KPU untuk Masyarakat Tangkal Hoaks

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meminta semua pihak untuk menghindari penyebaran hoaks atau berita bohong dan fitnah menjelang Pemilu 2019.

"Marilah kita hindari fitnah-fitnah seperti itu. Ini sudah mendekati, tiga bulan lagi sudah masuk ke Pilpres," kata Jokowi usai acara penyerahan sertifikat tanah kepada warga Blitar di Pendopo Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis, 3 Januari 2019.

Menurut kepala negara, semua pihak harus menjaga ketenangan agar pelaksanaan Pemilu 2019 bisa berjalan aman.

"Semuanya harus sejuk dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik, sehingga tidak menimbulkan pikiran-pikiran jelek dari masyarakat," kata Jokowi.

Presiden menyatakan hal itu menanggapi adanya hoaks tentang tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos. Namun, setelah dicek langsung oleh KPU dan Bawaslu, kabar itu ternyata bohong.

"Ya itulah. Ini kan hoaks. Kartu itu kan belum dicetak, sudah muncul fitnah-fitnah seperti itu," kata Jokowi.

Menurut dia, kondisi seperti itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jelek mengenai kecurangan. "Hindari hal-hal yang berkaitan dengan hoaks dan fitnah seperti itu," ucap Jokowi.

Sementara itu, mengenai tantangan tes membaca Alquran atau mengaji, Jokowi selaku capres petahana mangatakan dirinya mengikuti aturan yang ditetapkan KPU.

"Ya saya ini kan peserta Pilpres, yang mengatur semuanya adalah KPU. KPU mau seperti apa ya terserah KPU, kita ikut," kata Jokowi.

Informasi tentang tujuh kontainer surat suara dicoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ternyata hoaks. Usai kabar tersebut meresahkan publik, kepolisian kembali mengingatkan masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial (medsos). Terutama tokoh masyarakat atau publik figur.

"Secara umum kita minta, tidak kepada tokoh atau salah satu pihak, tapi secara umum masyarakat selalu kita mengimbau tidak berhenti baik melalui literasi digital maupun melalui teman-teman media mainstream, untuk betul-betul bijak dalam menggunakan medsos," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

Dia menambahkan, medsos merupakan area publik yang dapat diakses secara luas oleh siapa saja. Oleh karena itu, masyarakat diminta cermat terhadap konten yang akan diposting, apakah diksi, narasi, gambar, dan video tersebut mengandung unsur hoaks, ujaran kebencian, atau hal berbahaya lain.

Selain itu, rekam jejak digital bisa menjadi bukti ketika unggahannya diperkarakan secara hukum.

"Karena jejak digital yang sudah dikirim oleh akun-akun tertentu di medsos itu bisa menjadi fakta hukum yang susah dihapus. Oleh karena itu, kami minta masyarakat untuk cerdas dan arif dalam menggunakan medsos. Saring dulu sebelum sharing," ucap Dedi usai memaparkan dugaan hoaks surat suara dicoblos.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berharap masyarakat ikut melawan hoaks, bukannya ikut menyebarkan. Arief berkaca dari kasus hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos.

"Siapa pun yang terganggu dengan berita bohong ini mereka harus ikut melawan. Jadi ini harus dilawan bersama-sama. Jangan malah ikut-ikut menyebarkan berita bohong ini," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Kamis malam 3 Januari 2019.

KPU menurut Arief akan selalu siap melawan pihak mana saja yang menyebarkan hoaks.

"Kami punya kewajiban membuat pemilu aman, jujur, adil. Maka jika ada ancaman dan tindakan yang mengganggu pemilu maka KPU akan melawan," kata Arief.