KPK Perpanjang Penahanan 5 Tersangka Kasus Dana Hibah Kemenpora ke KONI

KPK Periksa Sejumlah Tersangka Kasus Suap KONI dan SPAM — Tiga tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, Deputi IV Kemenpora Mulyana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare tiba di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/1). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan lima tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan 16 Februari 2019 untuk lima tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (7/1/2019).

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penyaluran bantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Mereka adalah Deputi IV Kemenpora Mulyana (MUL), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo (AP), Staf Kemenpora Eko Triyanto (ET), Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy (EFH), dan Bendahara Umum KONI Jhony E Awuy (JEA).

Diduga Adhi Purnomo dan Eko Triyanto menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp 318 juta dari pengurus KONI. Selain itu, Mulyana menerima Rp 100 juta melalui ATM.

Selain menerima uang Rp 100 juta melalui ATM, Mulyana juga sebelumnya sudah menerima suap lain dari pejabat KONI. Yakni 1 unit Toyota Fortuner, 1 unit Samsung Galaxy Note 9, dan uang Rp 300 juta dari Jhony.

Uang tersebut diterima Mulyana, Adhi, dam Eko agar Kemenpora mengucurkan dana hibah kepada KONI. Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan sebesar Rp 17,9 miliar.

Di tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal-akalan dan tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp 3,4 miliar.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

OTT terkait dugaan transaksi tindak pidana korupsi berupa pencairan dana hibah dari Kemenpora kepada KONI.

2 dari 2 halaman

Awal Mula Kecurigaan KPK

OTT KPK Terhadap Pejabat Kemenpora — Penyidik menunjukkan barang bukti uang terkait Operasi Tangkap Tangan kasus korupsi pejabat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Gedung KPK, Rabu (19/12). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan fakta terkait barang bukti uang sekitar Rp 7 miliar yang ditemukan di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Uang itu ditemukan KPK dalam kondisi masih terbungkus plastik bening.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, uang tersebut merupakan hasil pencairan yang merupakan bantuan hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Saat Keluar KPK Pakai Rompi TahananUsai OTT, KPK Minta Kemenpora Berbenah "Uang yang diamankan sekitar Rp 7 miliar itu adalah merupakan uang pencairan dari bantuan hibah di periode Desember, ada dua kali pencairan," kata Febri di Gedung KPK, Rabu 19 Desember 2018 malam.

Selain itu, penyidik menyita uang sebesar Rp 318 juta, buku tabungan dan ATM (dengan saldo sekitar Rp 100 juta atas nama Jhonny E Awuy yang dalam penguasaan Mulyana), dan mobil Chevrolet Captiva warna biru milik Eko Triyanto.

Menurut dia, normalnya, pencairan dana hibah dilakukan melalui transfer antarbank. Sementara, pada hibah Kemenpora ke KONI, dana diberikan dalam bentuk tunai.

"Jadi, sebenarnya pencairan itu yang kami pandang normal adalah pencairan melalui sarana perbankan dari Kemenpora ke KONI tetapi entah dengan alasan apa kemudian dilakukan pencairan uang sampai cash sekitar Rp 7 miliar," ucap Febri seperti dilansir Antara.