5 Fakta Doni Monardo, Kepala BNPB yang Baru Dilantik Jokowi

Sebelumnya Doni Monardo menjabat sebagai Setjen Dewan Pertahanan Nasional. Perwira tinggi TNI ini sebelumnya sempat menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi, Danjen Koppasus dan Danpaspampres.

Hari ini dia menggantikan posisi Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei sebagai Kepala BNPB yang baru. Willem diketahui telah menjabat sebagai Kepala BNPB sejak 7 September 2015.

Kiprah Willem Rampangilei di BNPB diawali pada tahun 2015. Selama masa jabat dinasnya sekira tiga tahun, Laksamana Muda ini dinilai Presiden Jokowi sebagai pribadi yang berpengalaman.

Hari ini, tepat pukul 09.00 WIB, dia resmi dilantik sebagai Kepala BNPB yang baru.

Sebelum resmi dilantik, karir Doni terbilang moncer.  Sejumlah pos strategis pernah didudukinya. Lulusan Akademi Militer 1985 ini sempat menjabat Komandan Grup A Paspampres (2008), Danrem 061/Surya Kencana (2010), dan Wadanjen Kopassus (2011).

Jabatan strategis pun pernah diemban pria kelahiran Cimahi, Jawa Barat ini. Seperti Danjen Kopassus, hingga sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) pada April 2018.

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nama Doni Monardo harum ketika ditugaskan oleh Presiden SBY menjadi Wakil Komando Satuan Tugas untuk membebaskan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia.

Bintangnya makin terang ketika menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2012. 

Pada era Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Doni Monardo dimutasi dalam posisinya untuk mengemban jabatan sebagai Pangdam III Siliwangi. 

Usai dilantik, kini sejumlah pekerjaan rumah kini akan menanti Kepala BNPB yang baru. Apa sajakah itu? Adalah sejumlah bencana alam yang telah melanda Tanah Air sepanjang 2018 lalu. Di antaranya tsunami Selat Sunda dan longsor melanda wilayah Sukabumi menjelang akhir 2018. 

Relokasi dan penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung serta rehabilitasi, dan rekonstruksi pascagempa di NTB dan Sulawesi Tengah juga akan menjadi agenda penting yang harus dilakukan jenderal bintang tiga ini.

"Jadi bukan darurat saja, tapi juga prabencana dan pascabencana," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/1).

Apalagi, lanjut Sutopo, BMKG telah memprediksi di tahun 2019 akan banyak bencana yang melanda Indonesia. Bencana itu berjenis hidrometerologi, yaitu genangan, banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan angin puting beliung. 

Dominasi bencana hidrometerologi diakibatkan karena masih luasnya kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan lahan kritis.

"Kerusakan hutan, kerusakan lingkungan dan perubahan penggunaan lahan serta tingginya kerentanan menyebabkan bencana hidrometerologi meningkat," ujarnya.

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 10 Mei 1963 silam. Ia adalah seorang perwira tinggi TNI-AD yang sejak 14 Maret 2018 menjabat sebagai Setjen Wantannas.

Doni Monardo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1985 yang sudah berpengalaman dalam bidang infanteri. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi.

Doni Monardo Menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Padang pada tahun 1981. Setelah lulus, ia lantas melanjutkan pendidikan di Akmil pad atahun 1985.

Selanjutnya kembali melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada tahun 1999 silam. Dan terakhir ia melanjutkan ke Lembaga Ketahanan Nasional di tahun 2012 lalu.

Rencana awalnya, Presiden Jokowi akan melantik Doni di Istana Negara, Rabu, 2 Januari  pekan lalu. Namun, urung terlaksana.

Di tengah rencana pelantikan Letjen Doni Monardo sebagai Kepala BNPB, sejumlah polemik menyeruak. Salah satunya dia masih aktif menjadi anggota TNI.

Sesuai dengan UU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Hal itu tertuang dalan pasal 47 ayat 1.

"Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan," bunyi pasal 47 (1).

Itu artinya pengangkatan Doni sebagai Kepala BNPB dianggap melanggar aturan. Karena BPNB tidak termasuk lembaga nonkementerian yang boleh diduduki TNI aktif. Ini sesuai dengan pasal 47 ayat 2 yang berbunyi:

"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung." bunyi pasal 47 (2).