HEADLINE: Bom Palsu di Rumah Pimpinan KPK, Teror atau Terkait Politik?

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyatakan, teror pimpinan KPK terinspirasi kasus serangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hingga kini belum terungkap. 

"Teror pimpinan KPK mungkin terinspirasi dari teror-teror sebelumnya yang berhasil, seperti yang dialami Novel Baswedan, mengingat penegak hukum belum dapat mengungkap pelakunya hingga hari ini," ujar Adnan Topan Husodo, Kamis 10 Januari 2019.

Penyerangan terhadap Novel belum diungkap Polri meski sudah 638 hari berlalu sejak 27 April 2017. Menurut Adnan, tindakan teror terhadap pimpinan dan pegawai lembaga antirasuah merupakan bentuk ancaman terhadap pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, Adnan meminta agar sistem keamanan terhadap para pimpinan dan pegawai KPK kian diperketat.

"KPK juga perlu membangun sistem keamanan yang lebih baik, yang ditujukan kepada seluruh pegawai, terutama yang rawan terhadap target teror," kata dia.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Donal Fariz menambahkan, teror kepada KPK akan terus ada jika sejumlah teror sebelumnya belum terselesaikan.

"Teror bom 2008 di KPK belum terungkap. Teror penyidik KPK yang rumahnya tersiram air keras belum terungkap. Hingga kasus Novel Baswedan pun belum terungkap," tandasnya.

Menurut Donal, pelaku teror seharusnya bisa ditangkap pihak keamanan secepatnya. Hal ini untuk mencegah teror serupa kembali terjadi sehingga membuat resah publik.

"Ini akan terus terjadi teror kalau pelaku belum tertangkap secara hukum," tegasnya.

Dia mengimbau penegak hukum segera menuntaskan kasus ini dengan cepat agar situasinya bisa kondusif. Hal ini berkaitan dengan spekulasi politik yang mungkin mencuat di masyarakat.

"Untuk menghindari spekulasi yang menggiring ke arah politik, tentu butuh kerja cepat bagi penegak hukum untuk membongkar kasus ini, terutama kepolisian," tandasnya.

Dia menyakini teror KPK terlalu jauh jika dikaitkan dengan debat pilpres di mana Ketua KPK Agus Rahardjo tercatat sebagai panelis.

"KPK bukanlah aktor utama. Itupun dia hanya sebagai panelis. Barangkali KPK juga tidak muncul di debat, karena tidak etis saja. Masa KPK hadir dalam rangkaian kegiatan pemilu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menilai aksi di kediaman pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif adalah bentuk nyata teror terhadap pembela hak asasi manusia di sektor antikorupsi.

"Tidak tanggung-tanggung serangan terjadi pada level pimpinan KPK, ini menunjukkan adanya keberulangan akibat ketiadaan hukuman atau impunitas terhadap pelaku penyerangan pekerja HAM di sektor antikorupsi," ujar Usman, Kamis 10 Januari 2019.

Polisi, kata dia, harus segera mengungkap pelaku dan dalang di balik teror bom molotov di kediaman dua pimpinan KPK tersebut.

"Insiden ini juga harus menjadi cambuk bagi polisi untuk menuntaskan investigasi aktor-aktor di balik serangan terhadap Novel Baswedan, termasuk terhadap mereka yang memiliki tanggung jawab komando," tambah Usman.

Tak hanya itu, dia meminta Presiden Jokowi mengambil inisiatif untuk memerintahkan Kapolri agar melindungi pimpinan dan pegawai KPK beserta keluarga mereka pasca-insiden ini.

"Inilah momen yang tepat bagi Jokowi untuk menunjukkan komitmennya melindungi pejuang HAM di sektor anti-korupsi setelah sebelumnya membuat publik kecewa karena enggan membentuk Tim Independen Gabungan Pencari Fakta dalam kasus penyerangan Novel," kata Usman.

Tuntutan agar pelaku segera ditangkap juga dilontarkan mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Dia  mendesak para pimpinan negara sungguh-sungguh mencari pelakunya dan membawa ke pengadilan.

"Siapa pun pelakunya, hal itu sangat mengganggu pemberantasan korupsi," tegas Erry di Kantor KPK, Kamis 10 Januari 2019.

Bersama sejumlah tokoh lain yang hadir di kantor KPK, yakni Direktur Eks Indonesia Institut for Corporate Directorship Vita Diani, aktifis sosial HS, Guru Besar FE UI Mayling Oey dan mantan penasihat KPK Zainal Abidin, Erry menyatakan dukungan penuh KPK untuk tetap bekerja dengan baik menjalankan misinya memberantas korupsi.

"Mereka tidak ada ada masalah, tidak terganggu sedikit pun dengan kejadian ini," ungkapnya.

Teror ini, sambung dia, mengingatkan betapa pentingnya mengawal agenda pemberantasan korupsi KPK. "Saya dan teman-teman yakin masyarakat berdiri di belakang KPK mendukung apapun yang dilakukan KPK sepanjang itu untuk memberantasan korupsi," pungkas Erry Riyana.

Teror bom terhadap pimpinan KPK sampai juga ke telinga Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun langsung meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian  mengungkap dan menangkap pelakunya.

Dia menyatakan, teror pimpinan KPK tidak lagi bisa ditolerir lantaran menyangkut intimidasi terhadap penegak hukum.

"Kemarin siang sudah saya perintahkan langsung kapolri untuk menindak dan menyelesaikan ini dengan tuntas. Karena ini menyangkut intimidasi penegak hukum kita, tidak ada toleransi, kita kejar dan cari pelakunya," tegas Jokowi di Gudang Perum Bulog Divre Jakarta, Kamis 10 Januari 2019.

Jokowi telah memerintahkan agar keamanan pimpinan dan penyidik KPK ditingkatkan. Meski teror terhadap lembaga antirasuah itu terus berdatangan, Jokowi yakin pemberantasan korupsi di Indonesia tak akan kendor.

"Cari agar semuanya menjadi jelas dan gamblang siapa pelakunya. Tapi saya meyakini bahwa pemberantasan korupsi tidak kendor terhadap teror-teror seperti ini," jelasnya. 

Merespons perintah Jokowi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung memerintahkan anak buahnya mengusut tuntas kasus tersebut. Dia mengaku prihatin terhadap atas teror dua rekannya sesama penegak hukum tersebut.

"Saya begitu mendapat informasi langsung perintahkan Kabareskrim, kemudian Kapolda Metro Jaya, lalu Kadensus Antiteror untuk ke TKP dan mengupayakan secepat mungkin untuk diungkap kasus-kasus tersebut," ujar Tito di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Kamis 10 Januari 2019.

Tito mengaku telah berkoordinasi dengan Agus Rahardjo dan Laode Syarif terkait peristiwa yang terjadi di rumahnya.

"Bahkan dari hari pertama saya sudah perintahkan Pak Kapolda bila mungkin KPK membentuk tim yang bergabung dengan kita untuk ungkap kasus ini supaya penanganan kasusnya betul-betul bisa transparan," ucapnya.

Hanya saja jenderal bintang empat itu tak mengungkap respons pimpinan KPK saat ditawarkan pembentukan tim gabungan mengusut kasus teror di rumahnya. Dia berharap, kasus tersebut segera terungkap.

"Dan kita berdoa ya mudahan-mudahan cepat terungkap. Ada beberapa petunjuk yang menarik. Makasih," ujar Tito.

Terpisah, Ketua Ombudsman Adrianus Meliala menegaskan kasus teror pimpinan KPK ini harus diusut tuntas. 

"Kami sebagai Ombudsman tidak setuju dilakukan pembiaran, jadi harus beres," tegas Adrianus di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 10 Januari 2019.

Adrianus memaparkan, dibereskannya hal tersebut tidak bisa hanya mengandalkan tindakan pro-aktif penegak hukum. Tetapi juga, para pihak yang merasa menjadi korban.

"Ada dua cara, materil dan formil. Materil mengacu pada bukti di lokasi, saksi mata, dan korban, yang dinilai harus terpenuhi. Kemudian untuk formil, apakah dugaan teror diterima dilakukan pelaporan atau tidak," jelas dia.

Sebagai lembaga independen, Ombudsman dalam kasus ini bersifat  menunggu. Bila diperlukan dan dimintai bantuan, maka pihaknya baru akan turun.

Seperti dalam kasus teror kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan, sejauh ini Ombudsman baru memberikan saran atau rekomendasi tahap awal kepada Polda Metro Jaya (PMJ). Diharapkan, hal itu bisa dilakukan Polda Metro demi membantu mengusut temuan dalang di balik teror penyerangan air keras.

Saksikan video pilihan di bawah ini: