Polri: Pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Tak Terkait Politik

Liputan6.com, Jakarta - Polri membantah adanya kepentingan politik di balik pembentukan tim gabungan mengusut kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Tim gabungan tersebut dibentuk murni untuk kepentingan penegakan hukum.

"Mungkin kebetulan saja dekat dengan pesta demokrasi. Tapi tidak ada kaitan sama sekali," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Iqbal menuturkan, pembentukan tim gabungan Novel Baswedan tersebut berdasar pada rekomendasi Tim Pemantau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang keluar pada 21 Desember 2018 lalu. Polri kemudian menindaklanjuti dengan membentuk tim pada 8 Januari 2019 atas persetujuan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Jadi tidak ada kepentingan apa pun, kepentingannya ya untuk mengungkap kasus itu," ucap Iqbal.

Jenderal bintang dua itu enggan menanggapi berbagai anggapan skeptis terkait pembentukan tim gabungan tersebut. Ia menyatakan, Polri hanya fokus mengungkap kasus tersebut secara hukum.

"Saya tidak akan mengomentarinya, yang penting kami mampu, kami akan terus melakukan proses sampai kasus ini terungkap," kata Iqbal.

Terkait proses pengungkapan kasus Novel Baswedan, Iqbal mengklaim, Polri sudah melakukan berbagai proses penyidikan. Di antaranya, mengumpulkan keterangan saksi hingga berbagai alat bukti. Ia juga mengklaim polisi sudah berupaya mendalami sketsa. Namun, hingga kini belum ditemukan tersangka dalam kasus penyerangan tersebut.