HEADLINE: Kubu Jokowi dan Prabowo Siapkan Amunisi, Debat Capres Bakal Panas?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani pesimistis, debat capres cawapres efektif untuk merebut hati swing voters. Ketika, sambung dia, format debat masih seperti saat ini.

Menurut dia, debat itu seharusnya lebih menyasar ke segmen-segmen masyarakat. Misalnya, untuk buruh, pedagang, atau perempuan. 

"Dalam lima kali debat yang diselenggarakan, tidak ada debat yang bentuknya lebih menyasar buruh misalkan atau segmen perempuan. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah ditentukan, ada kisi-kisi. Jadinya cuma formalitas dan show saja yang dibumbui dengan infografis-infografis, meme, dan polling yang sifatnya entertain dari media," ujar Sri Budi kepada Liputan6.com.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar debat capres cawapres selanjutnya digelar di tempat yang lebih merakyat dan tidak terfokus di Jakarta. KPU juga harus mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang bukan bayaran atau berasal dari pendukung dua kubu, seperti asosiasi pedagang pasar.

Debat juga akan efektif ketika moderator atau panelis menyuguhkan pertanyaan dengan contoh kasus nyata sehingga lebih spesifik.

"Misalkan soal HAM, terkait isu minoritas dan mayoritas. Bagaimana cara mengatasi agar kasus seperti pemotongan salib pada makam di Yogyakarta tidak terulang? Jangan bertanya bagaimana penegakan hukum terkait HAM nantinya. Pertanyaan harus menjurus, lebih spesifik," kata Sri Budi.

Menurut dia, memungkinkan bagi KPU untuk mengubah format untuk debat selanjutnya. Terlebih, sambung dia, tidak ada aturan yang menyebut secara spesifik bentuk debat.

"Jadi debat bakal lebih hidup, ada solusi, dan lebih banyak kejutan. Jika tidak, jadinya cuma packaging saja yang diperhatikan, cara bicaranya, cara berpakaian, cara berbicara dan bumbu-bumbunya, bahasa tubuh. Jadinya show saja substansinya yang lebih banyak karena debat ini formatnya seperti ini," ucap Sri Budi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan ada empat isu yang diangkat pada debat capres cawapres perdana, Kamis (17/1/2019). Keempat tema itu yakni hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Tema ini diputuskan berdasarkan hasil finalisasi rapat internal.

Nah, kedua kubu telah menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan ke lawan pada debat malam ini. Berikut ini amunisi yang disiapkan kedua kubu dalam catatan Liputan6.com:

1. Isu HAM

Koordinator tim debat pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata terkait isu HAM. 

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan terhadap pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma'ruf Amin dalam debat.

Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

"Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo," ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Sementara, kasus penyelesaian HAM masa lalu, dipandang bisa menjadi senjata oleh Prabowo-Sandiaga. Menurut juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

"Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang," kata Nasir saat dihubungi Merdeka.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM, di mana belum ditindaklanjuti. Ini yang menjadi konsen pihak Prabowo-Sandiaga.

"Sekarang kan sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung diberikan kepada komnas HAM. Tapi kan belum ditindak lanjuti," kata Nasir.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan salah satu referensi Prabowo-Sandi menyelesaikan HAM kedepan yaitu lewat pengadilan HAM Ad Hoc.

"Ya kita lihat nanti apakah kemudian ada pengadilan pengadilan Ad hoc HAM soal ini," ucapnya.

2. Penegakan Hukum

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

"Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya," kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

"Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif," ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

"Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu," katanya.

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

"Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya," ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

"Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif," ucap Irvan.

Untuk masalah hukum, Politikus PKS Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum. Ini menjadi fokus pihaknya.

Menurut dia, penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

"Kalau penguasa punya sikap yang tegas, ya insyaallah (hukum akan adil)," tegasnya.

Juga soal kasus dugaan penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Sandiaga Uno pun mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut, terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

"Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis," kata Sandiaga di Jakarta.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

"Secara kontekstual pasti akan lebih mudah untuk mengangkat topik-topik atau kasus-kasus yang sedang berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Mana yang sudah adil, mana yang belum dirasakan keadilannya nah ini yang menjadi tugas kita bersama-sama tim menyiapkan," ucap Sandiaga.

3. Korupsi

Koordinator tim debat pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, akan mengangkat soal kasus yang sempat menyeret nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

"Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02," kata Karding, tim debat pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

"Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo," tandasnya.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

"Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa," ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4. Terorisme

Selain itu, untuk teroris, Prabowo-Sandiaga akan melihat paham radikalisme dalam membangun teroris. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Ketua KPK Busyro Muqqodas, yang diminta masukannya.

Dia mengungkapkan, Prabowo meminta masukannya dalam bidang korupsi, terorisme dan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

"Itu bidang bidang yang selama ini ada kaitannya juga, terorisme itu kan tidak lepas dari radikalisme, radikalisme bisa muncul dari ketidakadilan sosial maupun kesenjangan ekonomi akibat dari tata kelola pemerintahan," paparnya.

Busyro menekankan, dirinya sekadar akademisi dan bukan timses Prabowo-Sandi bidang materi debat.

"Yang penting saya beri masukan dipakai atau enggak saya kan enggak ikut berperan lagi (sebagai pejabat). Tidak termasuk dalam timses atau struktural, jadi lebih saya sebagai akademisi dan praktisi," ucapnya.

Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf menitikberatkan pada penindakan hukum untuk mengatasi terorisme. Selain itu, dalam visi-misi yang dikumpulkan ke KPU, mereka juga berjanji akan mengurangi radikalisme.

Berikut kutipan visi-misi Jokowi-Ma'ruf terkait penanggulangan terorisme:

"Meningkatkan upaya terpadu untuk menanggulangi terorisme, mulai dari peningkatan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, hingga penguatan sistem penegakan hukum untuk mengatasi tindakan terorisme."