KPK Terus Telisik Aliran Suap Izin Meikarta

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berhenti mengusut kasus suap izin Meikarta. Lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi dijadwalkan diperiksa pada hari ini, Jumat (18/1/2019).

Kelimanya diperiksa dalam status sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY (Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, (18/1/2019).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pejabat daerah Bekasi tersebut adalah Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, dan Anden Saalin Relan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian Rp 100 juta dari sejumlah anggota DPRD Bekasi, Jawa Barat. Uang ini diketahui hasil dari suap izin Meikarta.

"Uang Rp 100 juta (pengembalian DPRD Bekasi) kami sita untuk menjadi bagian dari berkas penanganan perkara," ujar Febri Diansyah di Jakarta.

Saat ini, KPK masih menulusuri jumlah uang suap terhadap para anggota DPRD Bekasi tersebut tidak sebatas Rp 100 juta saja. Karenanya KPK mengimbau agar para anggota DPRD Bekasi lain yang turut mendapat suap serupa, untuk bisa bersikap kooperatif dan mengembalikan kepada KPK.

"Lebih baik terus terang saja para anggota DPRD ini atau pihak lain yang menerima uang dan bersikap kooperatif itu akan lebih dihargai secara hukum," tegas Febri soal suap izin Meikarta.

Saksikan video pilihan di bawah ini: