Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto, yang percaya rendahnya gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penyebab korupsi. Apalagi, Prabowo sempat membandingkan Jawa Tengah dengan Malaysia terkait ini.
Ganjar Pranowo tidak sependapat dengan Prabowo. Dia menilai korupsi itu terkait niat dan mental buruk, bukan karena gaji yang rendah.
Baca Juga
"Ya, korupsi terkait kesempatan, niat jahat dan mental buruk," kata Ganjar Prabowo singkat kepada Liputan6.com, Jumat (18/1/2019).
Advertisement
Sebelumnya, Prabowo percaya, gaji yang rendah menyebabkan korupsi. Para birokrat pun terbuai melakukan tindak pidana karena khawatir mengenai tidak memiliki uang yang cukup di masa depannya.
"Tetapi ada ketakutan pada masa depan mereka (aparatur negara), jadi disitulah terjadi sikap ragu-ragu, dan sikap tidak kuat mendapat godaan, tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum," jelas Prabowo.
Setelah memperbesar gaji ASN melalui menaikkan tax ratio dari 10 persen ke 16 persen, setelahnya Prabowo berjanji akan mengawasi mereka dengan seluruh instrumen dan senjata yang tersedia. Prabowo pun ingin koruptor untuk dikirim ke pulau terpencil dan dihukum menambak pasir secara terus-menerus.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kata Deddy Mizwar
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar angkat bicara soal pernyataan calon presiden Prabowo Subianto, yang mengatakan bahwa gaji aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah seperti gubernur yang rendah menyebabkan munculnya perilaku korupsi.
Menurut Deddy, untuk gaji gubernur sebenarnya tak bisa dibilang sedikit, karena ada komponen lain.
"Prabowo benar bahwa gaji gubernur kurang lebih Rp 8 juta. Namun, Prabowo salah kalau mengatakan pendapatan gubernur di Indonesia terbilang sedikit," ucap Deddy kepada Liputan6.com, Jumat (18/1/2019).
Dengan demikian, kata dia, selain gaji pokok, gubernur juga mendapatkan tunjangan utama. Bahkan digabungkan dengan biaya operasional.
"Karena angka gaji pokok dan tunjangan utama itu belum digabungkan dengan tunjangan biaya operasional yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Dengan demikian, Prabowo bisa dikatakan menyebarkan disinformasi," jelas Deddy.
Dia pun memberikan data tentang penghasilan gubernur dari gabungan semua komponen itu. Di antaranya, penghasilan Gubernur DKI Jakarta yang mencapai Rp 1.759.303.048. Kemudian Gubernut Jabar Rp 710.026.578, Jatim Rp 670.843.873, Jateng Rp 489.701.560, dan Kaltim Rp 395.644.500.
Lalu ada Gubernur Banten Rp 299.222.125, Sumut Rp 376.185.564, Kalsel Rp 239.185.623, Sulsel Rp 228.940.362, dan Riau Rp 217.271.662.
Advertisement