Nasdem: Impor Pangan Akibat Konversi Lahan Pertanian

Polemik Impor Beras Masih Menunggu Data Produksi Beras dari BPS — BPS tengah menyiapkan metode penelitian yang baru, terkait data pangan BPS yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Johnny G Plate menilai impor pangan masih dilakukan karena konversi lahan pertanian saat ini masih terjadi hingga 30 persen.

"Konversi lahan ini tidak pernah dibuka dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di atas kertas lahan seakan bertambah, tapi di lapangan tidak," kata Johny dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Konversi lahan ini, jelas Johnny, terkuak saat debat menteri dalam rapat kabinet. Dalam rapat itu juga diputuskan untuk mengimpor. "Makanya kita berterimakasih, Pak Jokowi berhasil membuka masalah itu. Itu produksi menurun karena lahannya yang berkurang,” ucap dia.

Lebih jauh Johnny menambahkan, impor itu dilakukan agar harga pangan di pasaran stabil.

Dia mencontohkan, bila produksi pangan berkurang dan kebutuhan naik maka harga beras di pasaran akan tinggi.

"Tugas pemerintah adalah menstabilkan harga,” kata dia seperti dilansir dari Antara.

Belakangan, Johnny menyebut, banyak berpandangan total produksi pangan dalam negeri melebihi kebutuhan. Faktanya, hingga saat ini, produksi pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Produksi tidak sesuai dengan kebutuhan, karena konversi lahan,” imbuhnya.

2 dari 2 halaman

Masih Memprihatinkan

Sebelumnya, terdapat tudingan bahwa kinerja sektor pertanian yang sudah dilakukan pemerintah saat ini belum memuaskan. Upaya klaim swasembada seperti padi, bawang, jagung dan cabai malah dipertanyakan karena pengadaan pasokan masih dilakukan melalui impor.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Mardani Ali Sera mengatakan kinerja sektor pertanian masih memprihatinkan.

Menurut dia, program swasembada pangan belum terwujud, bahkan luas lahan pertanian terus mengalami penyusutan.

"Manajemen pupuk juga berantakan dan kesejahteraan petani jauh dari target. Jadi banyak masalahnya," tambah politisi PKS ini.

Untuk itu, ia mengharapkan adanya perbaikan program kedaulatan pangan, apalagi sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor pertanian.

Selain itu, belum ada data pangan dalam negeri yang memadai sehingga perlu ada evaluasi agar produksi pangan dapat lebih terjamin.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Langkah pemerintah untuk membuka lebar-lebar izin impor pangan seperti beras, garam, dan gula menuai kontroversi. Pasalnya, izin impor terus ditambah dan dilakukan mendekati tahun politik. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun angkat bicara.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Impor pangan