Abu Bakar Baasyir Dibebaskan, Politis atau Humanis?

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis lantaran dilakukan menjelang pemilu.

"Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik," katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Januari 2019.

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. "Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik," ujarnya.

Meski demikian, ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan.

"Pertama kami bersyukur Ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya," katanya.

Presiden Jokowi sendiri menegaskan pembebasan Abu Bakar Baasyir atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

"Yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya Beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan," kata Jokowi usai meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jumat, 18 Januari 2019.

Jokowi juga membenarkan bahwa kondisi kesehatan Baasyir yang menurun menjadi pertimbangan utama. Meski begitu, ia menegaskan ada banyak pertimbangan lain yang diperhatikan.

"Iya, termasuk kondisi kesehatan, masuk dalam pertimbangan itu. Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri," ujar Jokowi seperti dikutip Antara.

Jokowi mengatakan, keputusan untuk membebaskan Baasyir tidak muncul tiba-tiba atau melalui pertimbangan yang singkat.

"Sudah pertimbangan lama. Sudah sejak awal tahun yang lalu. Pertimbangan lama Kapolri, kita, Menkopolhukam, dan dengan pakar-pakar. Terakhir dengan Pak Prof Yusril Ihza Mahendra," jelas Jokowi.

Sanggahan juga dilontarkan Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendra Data. Dia menegaskan tak ada unsur politis dalam pembebasan pria berusia 81 tahun tersebut. Dia  mengatakan, lobi-lobi untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir.

"Ini masalah hukum, bukan politik, apalagi gift. Kami tiga tahun lalu sudah berkirim surat, ditanggapi Menhan Ryamizard bahwa dia mendukung pembebasan Baasyir. Bahkan, membuat surat resmi atas nama Menteri Pertahanan ke Presiden RI," katanya.

Pembebasan Baasyir, ucap dia, berlandaskan preseden hukum Undang-Undang Pemasyarakatan yang jelas. Pada UU itu disebutkan, bilamana napi sakit yang membahayakan, dikhawatirkan merenggut jiwa, lebih baik dibantarkan karena harus berobat.

"Berdasarkan alasan bisa diterima menurut hukum, antara lain usia lanjut dan Ustaz Baasyir adalah tahanan tertua di Indonesia (usia 81 tahun) dan menyandang penyakit, cukup membuat Beliau dirawat dengan baik di rumah sakit," jelas Mahendra.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyarankan Abu Bakar Baasyir untuk taat dan setia kepada Pancasila dan NKRI. Menurut dia, sebagai warga negara Indonesia (WNI), tanpa terkecuali harus bersumpah setia kepada Pancasila dan NKRI.

"Karena itulah, sekali lagi PDIP dengan sangat merekomendasikan bahwa ketaatan terhadap, Pancasila dan NKRI itu bersifat wajib dan tidak bisa ditawar-tawar," ujar Hasto di DPC PDIP Jakarta Timur, Minggu, 20 Januari 2019.

Hasto menegaskan, pandangan PDIP kokoh dalam konstitusi untuk setia kepada Pancasila dan NKRI. Maka itu, mereka berpendapat jika yang tidak bisa berkomitmen, bisa dipersilakan keluar dari Indonesia.

"Sekiranya tidak mau punya komitmen yang kuat terhadap NKRI sebagai kewajiban warga negara, ya dipersilakan untuk jadi warga negara lain," kata Hasto.

Kendati demikian, dia tetap memahami mengapa Jokowi mengambil kebijakan membebaskan Abu Bakar Baasyir, yaitu demi kemanusiaan. Hasto membantah kebijakan itu bernuansa politisasi dan demi elektoral.

"Kami tidak berbicara elektoral, kami berbicara tentang kemanusiaan," ucapnya.

Di bagian lain, Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menyatakan, persyaratan pembebasan Abu Bakar Baasyir dengan meminta untuk menandatangani surat pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI, tidak berbeda dengan praktik pemaksaan terhadap kelompok minoritas di sejumlah daerah.

"Pancasila itu bukan dalam bentuk naskah kayak kuitansi, karena surat-surat model kepada Pancasila, kembali kepada NKRI, ke jalan yang benar, itu juga justru yang dipakai ketika Anda maksa-maksa kelompok minoritas di berbagai tempat untuk dianggap dalam tanda kutip, sadar. Sering kan?" tutur Haris di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Januari 2019.

Haris mencontohkan seperti praktik kelompok Front Pembela Islam (FPI) yang menggerebek aliran Ahmadiyah. Termasuk juga pemotongan nisan salib yang diakhiri dengan tanda tangan dalam secarik surat kesepakatan di Kotagede, Yogyakarta.

"Yang kayak gitu-gitu menurut saya, yang namanya keyakinan, visualnya tidak bisa lewat seperti itu," jelas dia.

Menurut Haris, Abu Bakar Baasyir sendiri sebelum menerima grasi pun memiliki sikap yang pancasilais. Persyaratan tanda tangan itu menjadi tidak masuk akal.

Kemudian kalau memang untuk kemanusiaan, prosedur tanda tangan itu menjadi cacat secara prosedural. Seharusnya alasan itu membuat Abu Bakar Baasyir dipermudah dalam proses pembebasannya.

"Jadi kalau mengukur Pancasila itu, ukur dari ekspresi-ekspresi lain. Bukan dalam bentuk surat. Nggak kurang-kurang kalau tanda tangan setia, disumpah di depan presiden, disumpah pakai alquran, kelakuannya korupsi semua (pejabat)," Haris menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: