Syarat Baasyir Bebas Harus Setia Pancasila Dinilai Sebagai Bentuk Pemaksaan

Liputan6.com, Jakarta Pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir disertai dengan syarat menandatangani surat pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI. Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menyatakan, persyaratan itu tidak berbeda dengan praktik pemaksaan terhadap kelompok minoritas di sejumlah daerah.

"Pancasila itu bukan dalam bentuk naskah kayak kuitansi, karena surat-surat model kepada Pancasila, kembali kepada NKRI, ke jalan yang benar, itu juga justru yang dipakai ketika Anda maksa-maksa kelompok minoritas di berbagai tempat untuk dianggap dalam tanda kutip, sadar. Sering kan?" tutur Haris di Cikini, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).

Haris mencontohkan seperti praktik kelompok Front Pembela Islam (FPI) yang menggerebek aliran Ahmadiyah. Termasuk juga pemotongan nisan salib yang diakhiri dengan tanda tangan dalam secarik surat kesepakatan di Kotagede, Yogyakarta.

"Yang kayak gitu-gitu menurut saya, yang namanya keyakinan, visualnya tidak bisa lewat seperti itu," jelas dia.

Menurut Haris, Abu Bakar Baasyir sendiri sebelum menerima grasi pun memiliki sikap yang pancasilais. Persyaratan tanda tangan itu menjadi tidak masuk akal.

Kemudian kalau memang untuk kemanusiaan, prosedur tanda tangan itu menjadi cacat secara prosedural. Seharusnya alasan itu membuat Abu Bakar Baasyir dipermudah dalam proses pembebasannya.

"Jadi kalau mengukur Pancasila itu, ukur dari ekspresi-ekspresi lain. Bukan dalam bentuk surat. Enggak kurang-kurang kalau tanda tangan setia, disumpah di depan presiden, disumpah pakai Alquran, kelakuannya korupsi semua (pejabat)," Haris menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: