Temukan Malaadministrasi, Ombudsman Minta RUU Senjata Api Diperbaharui

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya potensi malaadministrasi pada perizinan dan pengawasan penggunaan senjata api non organik untuk kepentingan bela diri masyarakat sipil.

Menurut Anggota Ombudsman Adrianus Meliala, setidaknya ada tiga potensi malaadministrasi dalam perizinan dan pengawasan tersebut. Potensi maladministrasi yang pertama terdapat pada proses perpanjangan.

Adrianus mengatakan, dalam proses perpanjangan perizinan senjata api bagi masyarakat sipil, pihak kepolisian tak memberlakukan tes ulang kepada pemohon.

"Seharusnya dilakukan kembali tes menembak, tes psikologi, seperti persyaratan awal. Hal itu kami rasa penting karena orang harus sehat secara psikologis dan jasmani," ujar Adrianus di kantornya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Menurut Adrianus, dalam tahap perpanjangan, pihak kepolisian hanya mengecek kondisi fisik dan pembaharuan buku kepemilikan senjata api. Yang kedua, potensi malaadministrasi terlihat dalam tahap pembayaran izin kepemilikan senjata api.

"Karena pembayaran ini dibayar secara tunai. Bisa terjadi ada petugas yang meminta (pembayaran) lebih," kata dia.

Yang ketiga, menurut adrianus terletak pada tahap penarikan senjata api. Adrianus mengatakan, tak semua kantor kepolisian memiliki gudang senjata api yang berhasil ditarik dari pemilik sebelumnya.

"Dalam hal ini tidak semua Polda memiliki gudang yang representatif dalam penyimpanan tersebut, berdasarkan pengumpulan data hanya Polda Metro Jaya yang memiliki cukup besar dan aman. Polda lain malah dijadikan satu dengan yang lain-lain," kata dia.