Cerita Yusril Saat Dipanggil Dik oleh Megawati

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Kehakiman Kabinet Gotong Royong, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pengakuan atas prestasi Pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang memberikan landasan sistem hukum Indonesia paska-amandemen UUD 1945. KPK, PPATK, MK, dan berbagai reformasi lainnya lahir pada era itu.

Hal itu diungkap Yusril saat menjadi pembicara pada acara launching "The Brave Lady, Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong" di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (23/1/2019) siang. Peluncuran ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-72 Megawati.

Buku itu digarap tim yang terdiri dari antara lain Rokhmin Dahuri, dan mantan wartawan Kristin Samah. Yusril menjadi salah satu penulis di dalamnya.

Menurut Yusril, era Pemerintahan Megawati sangat luar biasa. Karena pada masa itu, lahir lembaga KPK, pemisahan TNI-Polri, serta yang paling sulit memisahkan pengadilan dari kewenangan pemerintah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Dia mengingat, tugas-tugas yang dibebankan pada kabinet memang sangat berat. Ada sidang tahunan MPR yang memberikan banyak tugas. Belum lagi kewajiban harus memberikan laporan kepada MPR atas hasil pelaksanaan tugas itu.

"Pemerintahan Mega harus mengerjakan banyak hal dalam masalah hukum akibat adanya Amandemen UUD 45 paskareformasi. Banyak peraturan harus dibuat dan banyak lembaga baru harus diciptakan. Dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan ini merupakan buah atau hasil dari reformasi 98," jelas Yusril.

Kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu, Pemerintah saat itu mengerjakan 200 rancangan undang-undang yang harus disiapkan dalam waktu sekitar 3,5 tahun masa Pemerintahan Megawati.

"Sekian banyak institusi baru diciptakan. Mahkamah Konstitusi, KPK, PPATK dan lainnya dibuat. Juga yang melakukan pekerjaan besar berupa pemisahan TNI dan Polri," kata Yusril.