Fakta Kereta Trans Sulawesi yang Dikritik JK, Dianggap Tidak Menguntungkan

Pemerintah menyiapkan dana Rp 4 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 untuk pembangunan 40 kilometer jalur kereta Trans Sulawesi.

"Ada ide bagus dari Pak JK (Wapres Jusuf Kalla), APBN kita taruh Rp 4 triliun. Lalu kita undang investor dari luar juga dari Indonesia dan daerah juga. Saya sounding untuk ikut agar supaya ini menjadi kereta api yang pertama kali dibangun swasta," kata Menhub Budi, Jumat (27/10/2018) seperti Liputan6.com kutip dari Merdeka.com, Jumat (25/1/2019).

Kereta Trans Sulawesi yang telah beroperasi sejak akhir 2018 ini dipantau langsung oleh Presiden Jokowi dan terus dicek oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Di kesempatan yang sama Rektor Unhas, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengatakan pihaknya siap mendukung pembangunan rel kereta melalui hasil kajian pihaknya. "Sudah lama kereta api kami impikan. Kereta api jangan hanya ada di Jawa. Unhas siap mendukung, ini sudah ada kajian demografinya, kulturnya juga. Unhas siap dikasi perintah," tandasnya.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengatakan siap bekerja sama dengan PT Industri Kereta Api (INKA) dalam pembuatan lokomotif kereta trans Sulawesi. Edi Sukmoro selaku Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), pihaknya ditunjuk sebagai operator dan penyedia sarana kereta api Trans Sulawesi.

"Di jalur kereta Trans Sulawesi. Tahap awal, rel kereta Trans Sulawesi membentang dari Makassar sampai Pare-Pare sepanjang 145 kilometer (km), kami niat untuk rolling stock armada buat di Inka," kata Edi kepada wartawan usai meresmikan rail clinic di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (12/12/2018) seperti Liputan6.com kutip dari Merdeka.com, Jumat (25/1/2019).

Dengan kondisi geografis di Sulawesi, perbedaan kian lebar dengan kondisi jalur di pulau Jawa. Rel kereta di Sulawesi memiliki lebar 1.435 sedangkan di Jawa 1.067. "Lebarnya beda sekali. Kereta Sulawesi dirancang untuk kecepatan 200 km per jam," ungkapnya.

Pada tahun 2013, investor dari Tiongkok dan Rusia menyatakan ketertarikannya melalui BUMN negara tersebut untuk berinvestasi. Pada tahun 2017, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut pemerintah Korea Selatan berminat berinvestasi khususnya di sejumlah proyek infrastruktur transportasi di Indonesia.

"Ini adalah pertanda positif Korea ke Indonesia tidak saja sebagai konsultan atau sebagai kontraktor tetapi sudah diindikasikan Korea berminat berinvestasi di Indonesia," kata Menhub Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (11/11) seperti Liputan6.com kutip dari Merdeka.com, Jumat (25/1/2019).

Ia menambahkan bahwa ini adalah hal yang baik karena ke depan pembangunan proyek infrastruktur transportasi dapat melibatkan investor baik dalam maupun luar negeri dan tak lagi selalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Harapannya ini adalah PPP project KPBU , di mana antara Indonesia dan Korea mengerjakan secara bersama-sama jadi kita tidak menjual project tetapi kerja sama dalam pembiayaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur dalam jangka waktu tertentu," jelasnya.

Dalam pembangunan proyek infrastruktur antar kedua negara khususnya terkait pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur transportasi dengan skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Hasil pertemuannya mewakili Menhub dengan Menteri Mrs. Kim Hyun Mee melakukan kunjungan di beberapa lokasi proyek infrastruktru, terutama Makasar.

"Tim korea telah melakukan sejumlah kunjungan di beberapa tempat di Indonesia terutama di Makassar dan Kualanamu," sebutnya.

Pembangunan proyek yang dilakukan sejak akhir tahun 2014 ini telah beroperasi pada akhir tahun 2018. Pemasangan rel kereta api Trans Sulawesi yang dilakukan pada awal Agustus 2015. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Zulmafendi mengatakan bahwa beroperasinya kereta api ini akan menjadi tonggak sejarah perkeretaapiaan baru Di Sulawesi.

"Pengoperasian KA lintas Makassar-Takalar ini kemudian berhenti beroperasi karena pertimbangan nilai ekonomis pada waktu itu. Dan pada akhir 2018, pemerintah berencana untuk kembali mengoperasikan KA di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan," kata dia.

Pembangunan jalur KA lintas Makassar – Parepare ini terintegrasi dengan pelabuhan, bandar udara maupun pusat-pusat perekonomian di sepanjang lintas Makassar – Parepare yang akan berdampak kepada penurunan biaya transportasi yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian di Sulawesi.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Nur Setiawan, menyatakan bahwa Trans Sulawesi tidak hanya dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang sudah ada. Justru sebaliknya, transportasi ini dihadirkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi.