Bupati Jepara: Pemeriksaan di KPK Sama Seperti Sebelumnya

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Jepara Ahmad Marzuqi selesai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai diperiksa, tersangka kasus dugaan suap terkait putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang masih melenggang bebas.

Marzuqi yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka hakim PN Semarang Lasito ini mengaku tak ada perbedaan dalam pemeriksaannya kali ini dengan pemeriksaan sebelumnya.

"Pemeriksaan (hari ini) sama seperti kemarin, melengkapi saja," ujar dia saat keluar Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

Bupati Jepara Marzuqi juga pernah diperiksa pada 13 Desember 2018, 7 dan 8 Januari 2019. Namun hingga kini Marzuqi belum ditahan.

KPK menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (AM) dan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang Lasito (LST) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan praperadilan kasus korupsi penggunaan dana bantuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gandeng KPK Pemerintah bentuk tim khusus pencegahan korupsi

2 dari 2 halaman

Uang Rp 700 Juta

Ahmad Marzuqi diduga memberi uang total senilai Rp 700 kepada Lasito. Dengan rincian 500 juta dalam bentuk rupiah, dan sisanya dalam bentuk USD dengan nilai setara Rp 200 juta. Diduga uang diserahkan di rumah Lasito di Solo dalam bungkusan bandeng fresto.

Uang diberikan oleh Ahmad Marzuqi agar Hakim Lasito mengabulkan gugatan praperadilan Ahmad Marzuqi. Ahmad Marzuqi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Tengah terkait kasus korupsi penggunaan dana bantuan partai PPP.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuqi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka