Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Alot, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - DPR hingga kini masih belum juga membahas secara rinci Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual atau biasa disebut RUU P-KS. Padahal, RUU itu sudah diusulkan sejak 2017 dan telah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid menjelaskan, sebenarnya tidak ada kendala yang berarti dalam pembahasan RUU P-KS ini. Hanya saja memang masih perlu mendengarkan beberapa pendapat dari berbagai kalangan saja.

"So far tidak ada kendala yang prinsip. Hanya kurang sosialisasi draft dan progress pembahasan RUU maka nanti akan diperbanyak RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan elemen-elemen masyarakat," kata Sodik saat dihubungi merdeka.com, Kamis (31/1/2019).

Berbeda dengan Sodik, Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis justru mengaku ada beberapa perdebatan dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, ada penolakan terkait pengguna nama RUU atau nomenklatur dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pihak yang tidak setuju dengan nomenklatur itu diantaranya adalah partainya.

"Fraksi PKS menolak rancangan Undang-Undang ini kalau kalau dia tidak diubah nomenklaturnya dan pasal-pasal yang krusial itu," ujar Iskan, Kamis 31 Januari 2019.

Iskan menjelaskan, sebenarnya PKS menginginkan adanya perubahan nomenklatur atau penggunaan istilah dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Penghapusan Kejahatan Seksual. Alasanya penggunaan diksi kekerasan pada nomenklatur dianggap terlalu ambigu.

"Karena istilah kekerasan itu ambigu gak jelas apa maksudnya kita memakai istilah didalam Undang-Undang tentang perlindungan anak itu disebut kejahatan kan. Dalam Undang-Undang pidana juga," ungkapnya.