3 Fakta Istilah 'Propaganda Rusia' yang Disinggung Jokowi

1. Disebut Sebagai Konsep Strategi Kebohongan

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menduga Prabowo cs menggunakan strategi yang hampir sama dengan strategi Firehose of Falsehood itu.

"Itu adalah strategi yang sebetulnya mirip-mirip,. Misalnya menyerang terus menggunakan data-data yang diduga mengandung kebohongan, hoax, dan lain-lain," kata Ace di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Februari 2019.

Strategi ini mirip dengan kampanye milik Donald Trump saat menuju kursi Presiden Amerika Serikat.

2. Istilah Propaganda Rusia Direkayasa pada 2016

Istilah propaganda Rusia atau apa yang dikenal sebagai Firehose of Falsehood mulai banyak dikenal pada 2016.

Dalam sebuah jurnal yang berjudul Teh Russian "Firehouse of Falsehood" Propagana Model: Why Might It Work and Options to Counter It, RAND Corporations meneliti mengenai fenomena ini.

Ditulis oleh Christopher Paul dan Miriam Matthews, studi ini mengungkap bahwa strategi Firehouse of Falsehood memanfaatkan kondisi psikologis seseorang yang terpapar informasi secara terus-menerus.

Keberhasilan strategi ini, banyak berutang pada banyak ilmu-ilmu yang berakar pada cabang psikologi. Dengan cara ini orang-orang yang terpapar akan merasa informasi tersebut sebagai sebuah hal yang realistis, kredibel dan dianggap benar.

3. Bukan Hal yang Baru di Dunia Politik

Pernyataan Jokowi soal cara berpolitik penuh kebohongan itu bukan pertama kali dilontarkan kubunya. Pada Oktober 2018 lalu, influencer Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Budiman Sudjatmiko pernah mengungkapkan hal itu saat pecahnya kasus hoaks Ratna Sarumpaet.

Budiman saat itu menuding kubu Prabowo Subianto menggunakan propaganda politik seperti yang digunakan Donald Trump saat memenangkan pemilihan presiden di Amerika Serikat pada 2016.

Propaganda yang dimaksud adalah teknik berkampanye Firehouse of Falsehoods, dengan memanfaatkan kebohongan sebagai alat politik.

Gerakan ini dulu dilakukan untuk menjatuhkan Czar Rusia dengan cara terus menerus memunculkan isu-isu negatif.

Hasilnya, muncul ketidakpercayaan masif dari rakyat Rusia terhadap sistem politik yang kemudian dikapitalisasi oleh Lenin di Revolusi Oktober 1917.

Sebelumnya Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menyampaikan pernyataan terkait pernyataan Jokowi terkait propaganda Rusia.

"Sebagaimana diketahui istilah 'propaganda Rusia' direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," kata cuitan akun resmi Kedutaan Rusia @RusEmbJakarta.

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," kata Kedutaan Rusia.

Laporan dari tim ahli di Amerika Serikat Desember lalu menyatakan campur tangan Rusia pada pilpres AS 2016 menyebar melalui media sosial.

Laporan yang dirilis oleh Senator dari kubu Demokrat dan Republik itu mengatakan campur tangan Rusia di media sosial itu termasuk upaya untuk memecah belah rakyat Amerika berdasarkan ras dan ideologi ekstrem.