Cegah Politik Biaya Tinggi, KPK Minta Partai Tidak Pungut Uang Mahar

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah (Liputan6.com/Helmi Fitriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan partai politik menetapkan standar integritas dengan menolak politik uang dan mahar. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi langkah partai politik yang menerapkan antimahar.

"Itu poin yang harus dijaga. Juga kan ada pernyataan beberapa parpol tidak mahar. KPK tentu diharapkan terus diimplentasikan sehingga kita punya harapan lebih proses Pemilu 2019 lebih bagus," kata Febri, Rabu (6/2/2019).

Febri juga mengakui antimahar dapat mencegah adanya kepala daerah atau anggota dewan terlibat korupsi.

"Kalau masih harus bayar mahar, praktik politik uang masih tinggi itu yang disebut politik biaya tinggi,” ucap dia.

Besarnya biaya politik ini, menurut dia menjadi salah satu penyebab banyaknya pejabat yang terjerat kasusu korupsi.

"Kalau politik butuh biaya tinggi misal jadi kepala daerah atau anggota DPR atau DPR kami duga menjadi faktor pendorong korupsi ketika menjabat nanti," ucap dia.

Senada dengan Febri, Sekjen DPP Partai Nasdem, Johnny G Plate menilai kasus korupsi di Indonesia karena biaya politik yang sangat tinggi. Untuk meminimalisir hal itu, Johnny mengaku pihaknya tidak membebani para caleg dengan biaya mahar.

"Di Nasdem tidak ada mahar politik. Baik di pilkada, pileg maupun pilpres. Tidak ada maharnya. Bahkan, untuk biaya materai saja sudah disiapkan oleh partai," ucap dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, dua pegawai yang dianiaya tersebut datang ke lokasi rapat antara Pemprov dan DPRD Papua yang tengah membahas APBD 2019.

2 dari 2 halaman

Tidak Potong Gaji

Ingat, Ini Daftar Nomor Urut 14 Parpol Peserta Pemilu 2019 — Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mendapatkan nomor 5 sebagai peserta pemilu 2019 saat pengundian nomor urut parpol di kantor KPU, Jakarta, Minggu (19/2). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menurut Johnny, kebijakan yang diambil Nasdem bukan untuk pamer atau ingin dipuja dan dipuji partai lain. Tetapi, pihaknya ingin membuktikan bahwa biaya politik di Nasdem itu tidak menjadi dominan.

"Nasdem lahir untuk mengoreksi sistem yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Makanya, Nasdem ingin mengambil bagian untuk memperbaiki," ujar Johnny.

Tentu, kata dia, untuk membersihkan politik Indonesia bebas dari korupsi, membutuhkan pemimpin yang bersih dan berintegritas juga. "Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali,” ucap dia.

Kebijakan Nasdem tidak berhenti pada tahap proses pencalonan caleg saja, pada saat terpilih sebagai anggota dewan juga tidak memotong gaji untuk membiayai partai.

"Nasdem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," kata Johnny.