Mendagri Tunda Lantik Pejabat Belum Setor LHKPN, Ini Respons KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menunda pelantikan pejabat, bila belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi langkah Mendagri, dia berharap kebijakan itu bisa menjadi standar bagi kementerian-kementerian  lainnya dalam mengangkat seorfang pejabat.

"Kami harap ini juga menjadi standar untuk kementerian-kementerian yang lain. Jadi kalau ada pegawai-pegawai atau pejabat di internal yang belum melaporkan tentu wajib melaporkan," ujarnya pada awak media, Sabtu, 9 Januari 2019.

Febri mengatakan, kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) diatur dalam UU 28/1999. Dia pun berharap kebijakan yang diambil Tjahjo itu bisa dilaksanakan secara konsisten.

"Saya kira bagus kalau ada komitmen seperti itu dari Menteri Dalam Negeri. Tinggal nanti dilaksanakan secara konsisten," ucap Febri seperti dilansir dari JawaPos.com. 

Mantan aktivis Indonesia Corruption Wacth (ICW) ini menambahkan, saat ini KPK sedang membuka proses pelaporan LHKPN hingga 31 Maret 2019.

Untuk itu, Febri mengimbau para wajib lapor segera menyerahkan LHKPN kepada KPK.