Manuver Para Mantan Jenderal di Kubu Jokowi, Goyang Netralitas TNI-Polri?

Dukungan dari para purnawirawan TNI ini mendapat apresiasi dari Jokowi. Dia berterimakasih atas dukungan yang diberikan para purnawirawan TNI itu.

"Saya tidak bisa berikan apa-apa kecuali terima kasih sebesar-besarnya," kata Jokowi di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Jokowi menyebut dukungan dari Purnawirawan TNI-Polri menambah semangat untuk terus bekerja lebih baik untuk Indonesia.

"Ini adalah dukungan semangat kepada kami berdua untuk bekerja lebih baik lagi. Saya dan Maruf Amin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan para senior TNI-Polri," kata dia.

Jokowi pun membeberkan sejumlah capaian kerja pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastuktur dalam skala besar maupun kecil. Pembangunan infrastruktur tersebut tersebar di pelbagai daerah di Tanah Air.

"Dalam persaingan global, tidak mungkin kita bisa berkompetisi dengan negara lain tanpa infrastruktur yang siap, yang baik. Tidak mungkin. Jangan fikir kita bisa kalau infrastruktur belum baik," kata Jokowi.

Selain infrastruktur, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga membanggakan program BBM Satu Harga di sejumlah daerah terpencil. Jokowi mencontohkan program BBM Satu Harga di Papua. Semula harga BBM di Timur Indonesia itu Rp 60.000 per liter, setelah penerapan BBM Satu Harga turun menjadi Rp 6.500 per liter.

"Ini sebetulnya masalah mendasar sekali. Kita ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Sebelum menutup sambutan, Jokowi mengingatkan pentingnya stabilitas keamanan dan politik di Tanah Air. Menurut Jokowi, kunci stabilitas keamanan dan politik ada di tangan Polri-TNI.

"Saya yakiki sejak awal kunci stabilitas politik, keamanan, ada di solidnya TNI-Polri. Tidak ada yang lain. Saya yakini itu," pungkas Jokowi.

Walau mendapat dukungan tersebut, namun Jokowi yakin dukungan tersebut tidak mempengaruhi netralitas TNI-Polri.

"Yang namanya TNI dan Polri itu harus netral. Tapi, yang hadir di sini adalah para purnawirawan TNI-Polri, tolong dibedakan," kata Jokowi.

ersyukur mendapat dukungan purnawirawan TNI-Polri. Sebab, mereka adalah tokoh berpengaruh di lingkungan masyarakat.

"Beliau ini biasanya menjadi tokoh-tokoh yang mempengaruhi di wilayah, kabupaten/kota, provinsi," ujar dia.

Seribuan Purnawirawan TNI-Polri mendukung pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019. Kendati demikian, hal ini dipastikan tidak akan mempengaruhi netralitas TNI.

Dukungan para pensiunan TNI ini, tidak lantas mempengaruhi TNI dan Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan negara. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Sisriadi memastikan TNI tetap netral ditengah manuver para alumninya yang berpolitik di Pilpres.

"Buat TNI, biar ada seribu, bahkan mungkin sejuta purnawirawan mendeklarasikan dukungannya kepada salah satu kontestan pemilu, tidak akan menggoyahkan netralitas TNI," tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Sisriadi kepada JawaPos.com, Minggu (10//2019)

Ia mengatakan, seorang purnawirawan bukan lagi anggota TNI aktif melainkan sudah menjadi warga sipil. Karenanya, mereka memiliki hak pilih dalam pemilu seperti warga negara lainnya.

Akan tetapi katanya, sikap purnawirawan itu tidak akan mempengaruhi juniornya yang masih aktif sebagai anggota TNI atau membuat TNI tidak netral.

"Para purnawirawan adalah pendahulu kami yang sangat kami hormati, dan kami yakin bahwa mereka tidak akan menyeret kami yang masih aktif untuk menjadi pengkhianat dan mengingkari jari diri kami," ujar Sisriadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, netralitas TNI saat ini sudah sangat kokoh, karena bersumber dari jati diri TNI seperti yang tercantum dalam UU nomor 34 tahun 2004. Yakni, jati diri yang telah melekat sejak kelahirannya yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional; serta jati diri yang berupa amanat dari rakyat, yaitu TNI sebagai tentara profesional, tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya.

Serta, mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

"TNI tidak akan berkhianat kepada rakyat yang telah melahirkan dan membesarkannya. Kalau ada orang atau sekelompok masyarakat yang meragukan netralitas TNI, itu urusan mereka," tegas Sisriadi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: