2 Program Ini Dikebut Mendikbud Jelang Akhir Masa Kerja

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat media visit di SCTV Tower, Jakarta, Senin (14/5). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Depok - Masa kerja Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berakhir pada 2019 ini. Jelang habis masa kerjanya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengakui masih ada programnya yang belum tercapai.

Meskipun, kata dia, telah banyak pula program yang tercapai.

"Yang belum dicapai masih banyak, tetapi yang sudah dicapai lebih banyak. Yang belum dicapai misalnya tentang wajib belajar 12 tahun, kita masih belum maksimal," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy saat menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Pusdiklat Kemendikbud di Serua, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (11/2/2019).

Dia berharap, dengan sistem zonasi yang sudah mulai diterapkan secara bertahap, maka program wajib belajar 12 tahun bisa terwujud.

"Kita harapkan kita akan bisa segera mencapai titik optimum wajib belajar, khususnya wajib belajar 12 tahun," ucap Muhadjir.

Selain itu, lanjut dia, permasalahan yang belum bisa terlaksana sepenuhnya adalah perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

"Kemudian yang kedua perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang selama ini juga masih belum bisa kita capai secara maksimum. Tetapi tingkat pertumbuhannya sudah sangat baik," jelas Mendikbud Muhadjir Effendy.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jumat (21/4/2017), Warga Suku Baduy Luar yang memiliki Kelompok Belajar Baduy 'Membaca' ingin menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

2 dari 2 halaman

70 Ribu Ruang Kelas Terbangun

Gerakan NUSANTARA 2018 — Suasana Ruangan Kelas IV Saat Berlangsungnya Lomba Pelangi di Piring Makanku pada Jumat, 7 Desember 2018 (Foto: Aditya Eka Prawira/Liputan6.com)

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, mengatakan Kemendikbud telah membangun ruang kelas yang jumlahnya mencapai 50 ribuan. Pembangunan itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Bahkan kalau ditambah dengan APBD bisa sekitar 60 sampai 70-an ribu. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ini memang sudah sangat optimal, cuma memang masih ada sebagian yang harus kita selesaikan, kira-kira sekitar 10 persen dari jumlah sekolah-sekolah yang rusak, itu yang harus kita selesaikan," pungkas Hamid.

Mendikbud Muhadjir mengatakan, untuk perbaikan sekolah negeri mulai 2019 ini ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Sehingga, lanjut dia, bisa meringankan pekerjaan Kemendikbud.

"Kemendikbud akan lebih fokus kepada regulasi, pengawasan, dan juga afirmasi. Untuk tahun 2019 akan lebih fokus masalah guru, guru akan kita beri perhatian khusus," tandas Muhadjir.