KPK Cegah Mantan Kasatker SPAM Strategis Kementerian PUPR

Dirut PT WKE Budi Suharto Kembali Diperiksa KPK — Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto tiba untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait sejumlah kasus suap proyek pembangunan SPAM TA 2017-2018di Kementerian PUPR di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/2). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Kementerian PUPR Tampang Bandaso terkait kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018.

"Dicegah ke luar negeri selama 6 bulan pertama terhitung sejak 23 Januari sampai dengan 23 Juli 2019," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (12/2/2019).

Pencegahan terhadap Tampang Bandaso terkait penyidikan terhadap Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suhartono, yang sudah dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tampang Bandaso sendiri pernah diperiksa dalam kasus ini pada tanggal 21 Januari 2019. "Karena masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan ini, maka perlu dilakukan pencegahan ke luar negeri. Agar saat dibutuhkan keterangan, saksi berada di Indonesia," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sofyan Basir menjelaskan mekanisme penunjukan langsung dalam proyek tersebut hingga keterlibatan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Idrus Marham.

2 dari 2 halaman

Jerat 4 Pejabat Kementerian PUPR

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR