Temukan 20 Proyek Terindikasi Suap, KPK Sesalkan Lemahnya Pengawasan di Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana suap dalam 20 proyek sistem penyedia air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

KPK pun menyesalkan lemahnya pengawasan internal di Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu.

"Karena ketika penyidikan dilakukan, semakin berkembang bukti-bukti bahwa dugaan praktik (suap) ini tidak hanya terjadi di empat proyek yang kami tingkatkan di proses penyidikan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (13/2/2019).

Dalam kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2019 ini, KPK awalnya hanya menemukan empat proyek penyedia air minum yang terindikasi suap, namun seiring berjalannya penyidikan, KPK menemukan dugaan suap dalam 20 proyek.

Dugaan suap dalam 20 proyek tersebut semakin kuat dengan pengembalian uang dari 16 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kementerian PUPR. Secara total, terdapat sekitar Rp 4,7 miliar yang dikembalikan 16 PPK tersebut terkait suap penyedia air minum.

"Sekarang ada 16 PPK yang sudah kembalikan uang, dan diduga ada aliran dana ke sana. Ini bisa terjadi tentu saja karena pengawasan internal belum menjangkau penyimpangan ini," kata Febri.

Lemahnya pengawasan internal di Kementerian PIPR juga terlihat dari proses lelang terkait proyek SPAM ini. Dari 20 proyek terindikasi suap, perusahaan yang berhasil memenangkan lelang adalah PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) yang dimiliki oleh satu orang.

"Semestinya kasus ini jadi pembelajaran bagi pihak Kementerian PUPR untuk melakukan pengawasan lebih dalam secara internal, dan melakukan pemetaan risiko secara lebih serius terhadap proyek-proyek Kementerian PUPR," kata Febri.

Saksikan video pilihan di bawah ini: