FIB Gugat ke MA Permenkes Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 

Liputan6.com, Jakarta - Apoteker Indonesia melalui Presidium Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) menggugat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ke Mahkamah Agung (MA) RI karena dinilai mengancam profesi apoteker dan keselamatan pasien.

Gugatan tersebut diajukan setelah FIB berdiskusi dengan apoteker di rumah sakit, dan sejumlah pihak, seperti pakar dan guru besar dari Perguruan Tinggi Farmasi.

Dewan Presidium Nasional FIB Ismail Salim mengatakan, bahwa praktik apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di rumah sakit telah diatur pada PMK No 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah Sakit.

Disebutkan bahwa peran profesi apoteker di Rumah sakit meliputi standar (1) Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Dan (2) Pelayanan Farmasi Klinik.

Ismail menjelaskan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang tidak efisien sehingga akan merugikan rumah sakit secara ekonomi dapat disebabkan akibat tidak adanya atau kurangnya jumlah apoteker yang ada di suatu rumah sakit.

Ditemukannya obat rusak, kadaluarsa maupun tidak tersedia (obat kosong) menjadi kejadian ikutan. Sehingga pengelolaan yang tidak efisien dapat merugikan pasien akibat pasien tidak mendapatkan sediaan farmasi, alkes maupun BMHP yang aman dan bermutu sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Munculnya peraturan ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pasien akibat tidak dikenalnya pelayanan kefarmasian sebagai suatu pelayanan tersendiri dan hilangnya pelayanan farmasi klinis," jelasnya.