Akbar Tandjung: Kabinet Harus Dirombak

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya melakukan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II agar pemerintahan berjalan lebih efektif. "Saya mendengar menteri-menteri dari PKS tidak diundang pada rapat kabinet yang membahas bidang dari kementerian yang dijabat oleh menteri dari PKS," kata Akbar Tandjung melalui siaran persnya, Selasa (17/4).

Menurut dia, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti menteri, termasuk menteri dari PKS, tentu dengan pertimbangan yang matang. Menyelenggarakan rapat kabinet tanpa dihadiri oleh menteri yang bersangkutan, menurut dia, akan merugikan pemerintah sendiri.

Mantan Ketua DPR ini mencontohkan, tidak diundangnya Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri pada rapat penanganan gempa bumi yang dipimpinan oleh Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di Istana Bogor, Senin kemarin. "Jika rapat kabinet yang membahas kepentingan rakyat dan program pembangunan tidak dihadiri oleh menteri yang membidangi, tidak hanya merugikan pemerintah tapi juga merugikan rakyat," katanya.

Akbar mengimbau agar Presiden Yudhoyono baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara, bisa melihat dari perspektif kepentingan rakyat yang lebih luas. Jika karena ada persoalan politis dan komitmen dalam berkoalisi, kata dia, maka sebaiknya dilakukan pergantian menteri saja.

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, setiap tindakan, dalam hal ini pergantian menteri, tentu ada konsekuensinya. "Namun konsekuensi itu harus berubah menjadi sesuatu yang baik bagi semua, baik bagi pemerintah maupun rakyat. Ini memang menjadi ujian bagi presiden," katanya.(Ant/ADO)