Hakim Tolak Permohonan Justice Collaborator Eni Saragih

Liputan6.com, Jakarta - Terdakwa penerima suap proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun pidana penjara denda Rp 200 juta oleh majelis hakim Tipikor, Jakarta. Majelis hakim juga menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan Eni.

Berdasarkan kriteria justice collaborator, yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 majelis hakim menilai Eni tidak masuk kriteria, yakni pemohon bukan pelaku utama dalam satu tindak pidana, mengakui kejahatan dan membongkar pelaku lain.

"Terdakwa merupakan orang yang aktif dalam memfasilitasi beberapa pertemuan. Majelis hakim, tidak dapat mempertimbangkan justice collaborator sebagaimana yang dimohonkan terdakwa," ucap Hakim Anwar saat membacakan pertimbangan vonis Eni, Jumat (1/3/2019).

Materi yang diajukan Eni Saragih agar hakim mau mengabulkan JC-nya tidak dipertimbangkan. Dalam materi tersebut, Eni mengakui perbuatannya atau menerima suap dan gratifikasi, mengungkap keterlibatan pihak lain Johannes Budisutrisno Kotjo pemilik Blackgold Natural Resources, Setya Novanto sebagai mantan Ketua Umum Golkar sekaligus pihak yang pertama kali memperkenalkan dengan Kotjo.

Demikian pula Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir yang melakukan beberapa pertemuan untuk memuluskan Blackgold Natural Resources atau Samantaka guna dapatkan PLTU Riau-1. Eni menyebut, Sofyan Basir selaku Dirut pihak yang punya kekuasaan dan wewenang yang menunjuk investor, dan Idrus marham.

"Meski majelis hakim tidak mempertimbangkan JC yang dimohonkan terdakwa namun majelis hakim mengapresiasi sikap terdakwa dan patut dijadikan alasan meringankan penjatuhan pidana," tandasnya.