Sekda DKI: Saya Jamin Tak Ada Tarif di Rotasi Jabatan Lurah dan Camat

Sekda Pemrov DKI Saefullah (Liputan6.com/M Radityo)

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku pihaknya menerima keluhan adanya tarif untuk perombakan jabatan lurah dan camat di Pemprov DKI Jakarta.

Rotasi 1.125 pejabat eselon II, III dan IV Pemprov DKI dilaksanakan di lapangan Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Februari 2019.

"Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," kata Hasbiallah saat dihubungi, Kamis (28/2/2019).

Kendati begitu, dia tidak mengetahui secara gamblang berapa besar tarif yang diminta oleh oknum tersebut. Dia menyebut seharusnya tidak ada tindakan penentuan tarif dalam rotasi jabatan.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah memastikan tidak ada jual beli jabatan di Pemprov DKI. Sebab, Saefullah merupakan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) yang memproses pengangkatan, mutasi ataupun demosi pejabat DKI.

"Saya jamin sama sekali tidak ada permainan uang," kata Saefullah di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat menyatakan pihaknya akan menindak tegas bila mendapatkan laporan adanya jual beli jabatan.

"Jadi jangan fitnah, kalau ada sebutkan. Nanti kita kejar," ucapnya.

2 dari 2 halaman

Rotasi 1.125 Pejabat

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merotasi 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI di halaman Balai Kota, Jakarta Pusat. Jumlah tersebut terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 274 administrator atau eselon III dan 836 pengawas atau eselon IV.

Anies menyebut rotasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran. Dia mengharapkan dengan adanya rotasi itu para pejabat lebih dapat mengembangkan potensi diri.

"Ini kesempatan untuk menambah pengalaman, kompetensinya. Sehingga tidak hanya bekerja di sektor-sektor, di tempat-tempat yang sama," kata Anies, Senin (25/2/2019).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku memiliki alasan tersendiri melakukan rotasi 1.125 pejabat secara bersamaan.