Bamsoet: DPR dan Pemerintah Sepakat Bangun SDM

Gaya Bambang Soesatyo Saat Pidato Pertama Sebagai Ketua DPR — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan pidato pertama usai dilantik menjadi ketua DPR RI di DPR RI, Jakarta, Senin (15/1). Bamsoet, sapaannya, dilantik dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, DPR RI dan pemerintah bertekad membangun sumber daya manusia (SDM) unggul guna menyongsong Indonesia yang lebih baik.

"Kerjasama pemerintah dengan DPR RI, walaupun ada dinamika, tapi tetap terjalin baik. Di periode awal 2014 sampai 2015, fokus melakukan penguatan pondasi kebangsaan, dilanjutkan percepatan pembangunan di tahun 2016, dan pemerataan pembangunan di tahun 2017. Untuk 2018 sampai 2018, DPR RI dan pemerintah sepakat membangun sumber daya manusia," ujar Bamsoet di Kalimantan Selatan, Selasa (5/3/2019).

Dia menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk melengkapi pembangunan infrastruktur yang tengah gencar berjalan. Untuk itu, DPR RI telah menaikkan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

"Anggaran sektor pendidikan dinaikkan dari Rp 444,1 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 492,5 triliun di APBN 2019. Sektor kesehatan dari Rp 111 triliun di APBD 2018 menjadi Rp 123,1 triliun di APBN 2019. Sementara sektor perlindungan sosial dari Rp 161,5 triliun di APBD 2018, menjadi Rp 200,8 triliun di APBN 2019," papar Bamsoet.

Anggaran tersebut, kata dia, digelontorkan ke berbagai pos kementerian. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi dana tersebut.

"DPR RI tak bisa sendirian dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Butuh partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan sepersi SOKSI," katanya menandasi.

Program Amanat Konstitusi

Bamsoet mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan membuat seribu Balai Latihan Kerja (BLK). Dia menilai, program tersebut merupakan amanat konstitusi yang selayaknya dijalankan.

"Program ini sebagai pengejawantahan dari amanat konstitusi UUD 1945 yang menjamin hak, kesempatan, dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Baik di dalam, maupun luat negeri sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan," Bamsoet memungkasi.

Reporter: Rifqi Aufal Sutisna