Ditanya Hakim Apakah Bersalah Terima Suap PLTU, Idrus Marham: Saya Prihatin

Kasus PLTU Riau-1, Idrus Marham Jalani Sidang Pemeriksaan Terdakwa — Terdakwa dugaan penerimaan suap terkait kerja sama pembangunan PLTU Riau-1, Idrus Marham menjawab pertanyaan saat JPU KPK sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (12/3). Sidang memeriksa keterangan terdakwa. (Liputan6com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham prihatin dirinya duduk sebagai terdakwa atas kasus penerimaan suap PLTU Riau-1. Dia merasa tidak menerima apapun dari pemilik Blackgold Natural Resources (BNR), Johannes Budisutrisno Kotjo, perusahaan yang menggarap proyek tersebut.

"Saya prihatin. Saya tidak terima uang karena saya sudah pagari," ucap Idrus saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Hakim Anwar kemudian menanyakan komunikasi Idrus dengan Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, yang menyinggung permintaan uang dari Johannes untuk operasional Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Kami tidak memaksa Anda mengaku di sini. Tapi dari percakapan saudara dengan Eni apa anda merasa bersalah?" tanya Hakim Anwar.

"Saya hanya prihatin. Pikiran saya, saya batasi. (Eni bilang) Bang enggak apa-apa ini bagus untuk Golkar. Saya mengingatkan," tukas Idrus.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idrus ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

2 dari 2 halaman

Diduga Menerima Suap

Sementara itu, keterlibatan Idrus dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 lantaran diduga menerima suap Rp 2,25 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo, bos dari Blackgold Natural Resources (BNR), perusahaan yang menggarap proyek PLTU Riau-1.

Sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK, uang yang diterima Idrus digunakan untuk pencalonan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Atas perbuatannya, Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Reporter: Yunita Amalia

Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
Idrus Marham
Suap PLTU Riau 1
Merdeka.com