Kementan Apresiasi Pemda Sigap Mengatasi Kebanjiran di Lahan Pertanian

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang sigap dalam menangani banjir di lahan pertanian. Selain penanganan banjir yang cepat, bantuan benih dan asuransi pertanian juga membuat para petani bisa bernafas lega.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan bagi para petani yang sawahnya terdampak banjir. Bantuan itu terbagi menjadi dua kategori, yakni sawah dengan asuransi tani dan sawah tanpa asuransi tani.

“Bagi petani yang sawahnya memiliki asuransi tani, pemerintah akan memberikan kompensasi senilai Rp 6 juta per hektare. Sementara untuk petani yang sawahnya tidak memiliki asuransi tani, hanya akan diusulkan pemberian bibit gratis,” ujar Sarwo Edhy," Rabu (20/3).

Dia menjelaskan, kalkulasi kompensasi asuransi itu sudah diperhitungkan dan diperkiran cukup bagi petani untuk melakukan budidaya lahannya mulai dari pengolahan lahan, membeli benih, dan juga pupuk.

"Mengingat cuaca yang tidak menentu, kami terus dorong petani mengasuransikan lahannya sebelum tanam. Ini agar lebih aman dan nyaman dalam usaha taninya," kata Sarwo Edhy.

Dia menjelaskan, banjir yang menerjang lahan persawahan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, belum mengganggu aktivitas pertanian. Sejumlah daerah melaporkan sudah mulai panen.

"Itulah pentingnya mekanisasi pertanian. Kita harus siap selalu pompa air apabila terjadi banjir atau kekeringan," ujarnya.

Diketahui, sebanyak 1.874 hektare (ha) tanaman di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, rusak akibat terendam banjir pada Minggu, 17 Maret 2019 lalu. Pemprov Jawa Tengah pun bergerak cepat, dengan menyiapkan fasilitas asuransi untuk pertanian yang gagal panen atau puso.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Suryo Banendro, mengatakan, setelah banjir yang menerjang di kabupaten selatan Jateng itu, pemerintah mendata jumlah sawah yang terendam. Banjir itu merendam ribuan hektare tanaman padi di delapan kecamatan.

"Beberapa di antaranya terancam gagal panen atau puso karena padi yang terendam banjir berusia 75 hari hingga menjelang panen. Kondisinya juga bervariasi, ada padi yang hanyut karena derasnya banjir sebanyak 7,5 hektare, ada pula yang roboh sampai 2,5 hektare," kata Suryo,

Pemerintah, Suryo menjelaskan, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan itu. Untuk tanaman padi yang gagal panen atau puso, Pemprov Jateng menyiapkan asuransi yang ditanggung oleh APBD maupun APBN.

"Semua sudah kami siapkan, alokasinya sudah ada, tinggal mengajukan. Saat ini masih dilakukan pendataan dan verifikasi oleh teman-teman di Kabupaten. Nantinya para petani yang mengalami puso akan mendapat asuransi sebesar Rp 6 juta," ujarnya.

Pada dana alokasi untuk asuransi, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran untuk membayar polis asuransi sumber APBD Provinsi itu berjumlah 7.761 hektare. Sedangkan untuk polis asuransi dari APBN sebanyak 155 hektare.

"Kalau asuransi sumber APBD, semua polis asuransi yang menanggung pemerintah, namun kalau yang bersumber dari APBN, petani masih harus membayar polis asuransi sebesar Rp36 ribu," katanya.

Selain asuransi, pemerintah juga menyediakan bantuan bibit gratis melalui cadangan benih nasional maupun bantuan benih dari pemerintah daerah dan pusat.

"Ini prosesnya cepat, tinggal teman-teman dari Kabupaten mendata dan mengajukan maka akan langsung turun bantuan ini," ujarnya.

Perbaikan irigasi yang rusak akibat banjir di Purworejo juga langsung dilakukan dengan cepat agar pertanian kembali normal. Bantuan perbaikan irigasi dilakukan di beberapa lokasi, seperti di Kecamatan Pituruh, Bayan, dan lainnya.

Begitu juga di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, lahan sawah yang terendam banjir pekan lalu akan mendapatkan klaim asuransi.

“Perusahaan asuransi sedang menghitung kerusakan, dari luasan sawah yang terkena banjir itu yang mengalami kerusakan berapa, itu yang akan ditentukan mendapat klaim,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan TPHPKP Kabupaten Magetan Edi Suseno.

Edi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Magetan telah mengikut sertakan asuransi lahan persawahan warga yang rentan terdampak banjir sejak tiga tahun lalu. Luasan lahan pertanian di tiga desa yang telah mengikuti program asuransi seluas 300 hektar.

"Premi 80 persen dibantu pemerintah, sementara 20 persen dibayar oleh pemilik sawah," ujarnya.

Upaya pemerintah Kabupaten Magetan mengikutsertakan ratusan lahan sawah dilakukan untuk meminimalisir kerugian petani, mengingat hampir setiap tahun sejumlah lahan di bantaran Sungai Madiun terdampak banjir.

“Klaim yang cair tidak menutup kerugian seluruhnya, paling tidak petani bisa beli benih lagi, beli pupuk dan nggarap lagi,” ucap Edi.

(*)