Jaksa Tuntut Idrus Marham Dipenjara 5 Tahun

Sementara, ada hal meringankan dari tuntutan Idrus yaitu bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dipidana, dan tidak menikmati hasil kejahatannya. "Hal yang meringankan sopan, belum pernah dipidana, tidak menikmati hasil kejahatan," ujarnya.

Idrus dituntut telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kasus ini berawal saat Johannes Budisutrisno Kotjo menemui Setya Novanto untuk membantu memfasilitasinya bertemu dengan pihak PT PLN. Sebab tidak ada respons dari pihak PLN atas surat PT Samantaka Batubara yang memohon agar proyek pembangkit mulut tambang dimasukan ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Setya Novanto kemudian mengutus Eni mengawal Johannes agar mendapatkan proyek tersebut. Dikarenakan Setya Novanto tersandung korupsi proyek e-KTP, Eni kemudian berkomunikasi dengan Idrus sebagai pelaksana tugas Ketua Umum.

Beberapa kali, Idrus juga menemui Johannes Budiautrisno Kotjo dan melobi agar mau membantu Eni secara finansial atas pencalonan M Al Khadziq, suami Eni, sebagai kepala daerah di Kabupaten Temanggung.