Anies Sebut Dana APBD untuk Subsidi Tarif MRT-LRT Wajar

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan menolak anggapan subsidi tarif MRT Jakarta memberatkan APBD. Menurutnya, angka senilai Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT adalah wajar untuk operasional di masa pengenalan.

"Nantinya ada business development, ini kan fase awal tentu secara biaya masih besar di pemerintah, tapi kemudian tentu ada pengembangan kegiatan usaha," kata Anies usai mencoba jalur integrasi MRT di Halte Istora Senayan, Jakarta, Kamis 21 Maret 2019, malam.

Anies Baswedan meyakini, pemasukan DKI dari sektor transportasi publik teranyar ini akan signifikan, khususnya melalui tiket penumpang. Selain itu, hal tak kalah penting adalah akan ada beban biaya ekonomi membengkak bila terus mempermasalahkan subsidi.

"Betapa besarnya kemacetan terjadi bila kita tak lakukan subsidi dan memunculkan moda transportasi massal seperti MRT, ongkosnya tidak hanya dalam hitungan perusahaan saja tapi juga ongkos ekonominya," tegas Anies.

Dia percaya bila ke depan kebutuhan akan MRT dan LRT Jakarta semakin masif, maka hal itu akan bedampak pada angka subsidi pemerintah yang berangsur bisa ditekan.

"Jadi akan ada fase kedua, lalu fase Barat-Timur. Nantinya ketika MRT-LRT jangkauanya luas maka yang disebut angka PSO (public service obligation) semakin kecil,” Anies menutup.

Saksikan video pilihan di bawah ini: