Direktur Krakatau Steel Kena OTT KPK, Ini Fakta-Faktanya

Dalam OTT tersebut, direktur PT Krakatau Steel diduga telah menerima suap dari pihak swasta yang pernah berkepentingan dengan salah satu proyek di BUMN. Bersama pelaku, KPK pun menyita sejumlah uang.

KPK juga menduga uang tersebut bukanlah yang pertama kali diberikan. Sebelum OTT diperkirakan ada uang tunai yang telah diterima direktur Krakatau Steel.

"Diduga sebagian uang telah diberikan secara cash dan yang lainnya menggunakan sarana perbankan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Jumat (22/3/2019).

Untuk besaran total uang yang diamankan, KPK mengaku belum bisa merinci berapa besarannya.

"Belum ada, sedang kami dalami juga indikasi transaksi, ada mekanisme yang digabungkan antara mekanisme cash dan perbankan," ungkap Juru Bicara Febri Diansyah.

Sementara itu, pihak swasta yang diduga memberikan suap kepada direktur PT Krakatau Steel, lanjut Febri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor.

Dia pernah terlibat proyek penelitian dengan BUMN itu.

"Dalam hal ini pihak kontraktor yang kami indikasikan sebelumnya pernah punya kerja sama dalam penelitian proyek dengan BUMN tersebut. Jadi, kaitan kepentingannya sejauh ini terkait dengan hal itu," ucap Febri.

BSD City, Tangerang Selatan, Banten adalah lokasi tertangkapnya direktur Krakatau Steel. Dia ditangkap pada pukul 18.30 WIB.

"Kalau lokasi di BSD City, di rumah direktur tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat seperti yang dilansir Antara.

KPK juga mengamankan tiga orang lainnya yang belakangan diketahui pegawai PT Krakatau Steel dan pihak swasta. Penangkapan tersebut tidak hanya dilakukan kawasan BSD City, tapi juga di Jakarta.

"Jadi, ada kegiatan tim di Jakarta dan Tangerang Selatan tepatnya di BSD City. Kami amankan total empat orang," kata Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (22/3/2019).

Bicara soal status hukum direktur PT Krakatau Steel, rencananya, Sabtu (23/3/2019) sore ini, KPK akan menjelaskannya usai dilakukan pemeriksaan terhadap keempat pelaku atas dugaan suap terkait proyek penelitian.

"KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut," ujar Basaria, Jumat,22 Maret kemarin.