Wakil Ketua DPR Serap Keluhan dan Aspirasi Ibu-Ibu Dari Bogor

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menerima kunjungan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor yang tergabung dalam ibu-ibu pengajian Raudhotul Jannah Villa Nusa Indah, Jawa Barat.

“Seperti biasa, di DPR ini banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik anak-anak sekolah dari TK sampai SMA, juga mahasiswa, ibu-ibu dan masih banyak lagi. Untuk Kali ini yang datang ke DPR RI ini ibu-ibu dari Raudhotul Jannah, Villa nusa Indah, Bogor Jawa Barat. Kebanyakan dari mereka ini merupakan pengalaman pertama bisa berkunjung ke gedung rakyat ini. Selain sebagai sebuah edukasi, kebanyakan dari mereka juga mengadukan berbagai permasalahan atau aspirasi yang mereka hadapi,”ujar Fadli di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (25/3).

Aspirasi tersebut diantaranya berupa keluhan dari ibu-ibu terkait ujian nasional (UN) yang harus dijalani oleh putra-putri mereka. Pasalnya, tidak sedikit siswa yang merasa terbebani oleh adanya UN tersebut hingga stress, bahkan sakit. Hal tersebut tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para ibu ketika anaknya sudah akan memasuki masa UN.

Menanggapi hal itu Fadli mengatakan bahwa pihaknya juga menilai bahwa UN tidak memberikan manfaat yang lebih pada anak didik. Pasalnya, terkadang apa yang dipelajari malah tidak keluar dalam UN tersebut. selain itu juga Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menilai UN tidak memberikan gambaran yang utuh tentang standarisasi sebuah system pendidikan. Oleh karena itu pihaknya juga telah meminta pemerintah meninjau ulang penyelenggaraan UN pada siswa didik. Lebih lanjut ia berharap ke depan harus ada cara lain yang digunakan untuk bisa mengetahui minat dan bakat siswa.

Aspirasi lain yang terungkap dalam kesempatan itu adalah terkait masih adanya masyarakat Bogor yang belum memiliki KTP Elektronik ( E-KTP). Padahal mereka secara resmi telah mendaftar, mengurus hingga bertahun-tahun. Namun E-KTP belum juga diterimanya.

“Penduduk asli yang secara resmi mengurus belum juga dapat EKTP hingga bertahun-tahun. Ironisnya, ada WNA (warga Negara asing) yang dengan mudah malah bisa mendapatkan EKTP tersebut. terlebih lagi menjelang Pileg dan Pilpres ini, hal tersebut tentu akan menjadi masalah lain di belakangnya,”papar Fadli.

Dari sana ia berharap agar permasalah E KTP ini dapat segera diperbaiki, termasuk didalamnya pendataan dalam administrasi kependudukan.

(*)