Liputan6.com, Bitung: Evakuasi ratusan warga dari Kantor DPRD Kota Madya Bitung, Sulawesi Utara, yang menginap sejak tiga hari silam, nyaris berakhir bentrokan. Polisi membongkar tenda-tenda yang dibangun warga di halaman Gedung Wakil Rakyat, Kamis (8/8). Sebab, warga tak mau meninggalkan lokasi.
Aksi pendudukan Gedung DPRD ini dilakukan warga menyusul eksekusi lahan seluas delapan hektare. Pengadilan Negeri Bitung yang mengeksekusi tanah itu Ahad silam .[baca: Eksekusi Lahan di Bitung Nyaris Rusuh]. Warga membangun tenda-tenda darurat di halaman Gedung DPRD. Mereka mengaku tak memiliki lahan lagi untuk ditempati. Apalagi, eksekusi dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Karena itulah, mereka tetap bertahan di Kantor DPRD.
Tindakan polisi itu membuat warga marah. Namun bentrokan terbuka dapat dicegah setelah warga bersedia berunding. Akhirnya disepakati, warga membongkar sendiri tenda-tenda miliknya dengan dibantu polisi. Sebelum pindah, warga sempat mencegat kendaraan milik anggota Dewan yang lewat Gedung DPRD. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, anggota Dewan mendapat pengawalan polisi.
Ketua DPRD Bitung Jantje Takasihaeng mengatakan eksekusi lahan tersebut adalah persoalan hukum. Karena itu, dia meminta warga mematuhi keputusan tersebut. Jika tidak, itu akan menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum.(AWD/Aldrien Arief)
Aksi pendudukan Gedung DPRD ini dilakukan warga menyusul eksekusi lahan seluas delapan hektare. Pengadilan Negeri Bitung yang mengeksekusi tanah itu Ahad silam .[baca: Eksekusi Lahan di Bitung Nyaris Rusuh]. Warga membangun tenda-tenda darurat di halaman Gedung DPRD. Mereka mengaku tak memiliki lahan lagi untuk ditempati. Apalagi, eksekusi dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Karena itulah, mereka tetap bertahan di Kantor DPRD.
Tindakan polisi itu membuat warga marah. Namun bentrokan terbuka dapat dicegah setelah warga bersedia berunding. Akhirnya disepakati, warga membongkar sendiri tenda-tenda miliknya dengan dibantu polisi. Sebelum pindah, warga sempat mencegat kendaraan milik anggota Dewan yang lewat Gedung DPRD. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, anggota Dewan mendapat pengawalan polisi.
Ketua DPRD Bitung Jantje Takasihaeng mengatakan eksekusi lahan tersebut adalah persoalan hukum. Karena itu, dia meminta warga mematuhi keputusan tersebut. Jika tidak, itu akan menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum.(AWD/Aldrien Arief)
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.