Eks Kapolsek di Garut Buka Suara soal Netralitas Polri di Pilpres 2019

Lebih lanjut, Sulman mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon. Dia diperintahkan melakukan penggalangan dan bahkan amanat itu disampaikan saat forum rapat bersama di Polres Garut.

"Kami diancam, para kapolsek kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah, maka kami akan dipindahkan dan dikotakkan. Karena itulah saya menyampaikan ini semua demi ketenangan, keamanan, kenyamanan sahabat saya, rekan saya di kepolisian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke supaya kami dimanusiakan," kata Sulman.

Sulman sendiri dimutasi pada 8 Maret 2019 menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat tidak lama setelah Propam Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap 20 anggota Polsek Pasir Wangi.

Atas pengakuan tersebut, Direktur Lokataru, Haris Azhar siap memberikan bantuan hukum.

"Karena bisa saja ada dua kemungkinan terhadap Pak Sulamnnya sendiri, maupun yang kedua tentang kesaksian tersebut. Nanti akan saya sampaikan rencana kami ke Ombudsman RI," ujar Haris.

Wakil ketua tim kampanye Nasional Jokowi - Maruf Jendral Purnawirawan TNi Moeldoko menduga pernyataan yang disampaikan AKP Sulman yang sebelumnya mengaku diperintahkan oleh pimpinan agar menggalang dukungan untuk Jokowi memiliki tujuan tertentu.

Pernyataan Moeldoko ini disampaikan usai mengikuti pelaksanaan kegiatan mujadah kubro di pondok pesantren Kedung Lo Senin (01/04/2019) dini hari.

Menurutnya dalam konteks momentum Pemilu seperti sekarang, sikap institusi Polri sudah sangat jelas sebagai salah satu pilar alat negara harus bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis mau pun dukung mendukung pasalon.

"Jadi beginilah dalam situasi seperti saat ini siapa pun bisa mengatakan apa pun , pasti ada tujuan tertentu. Saya pikir dalam konteks pemilu sangat jelas, Kapolri mengeluarkan posisi kepolisian netral sudah jelas dalam perintah. Enggak secara sistematis dan seterusnya, tidak ada ini harus dipahami dulu," tuturnya.

Ia menjelaskan kepada masyarakat jika ada informasi seperti itu, terlebih dulu harus dicermati dan tidak serta merta langsung dibenarkan secara menyeluruh.

"Kalau ada berita seperti itu, kita harus lihat dulu ada apa, di balik itu ada apa jangan langsung kita telan. pasti ada sesuatu di balik itu, nah ini pasti akan dilihat nanti ke polisian sendirian," katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini: