Sukses

Wiranto: Pemerintah Tolak Politik Identitas dalam Kampanyekan Program

Ajakan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan sering dilakukan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Presiden Jokowi selalu mengedepankan persatuan bangsa. Sehingga calon petahana itu tidak akan menggunakan politik identitas pada Pilpres 2019 ini. 

"Beliau menyampaikan bahwa ayo kita bersatu, bersatu sebagai bangsa, karena ini warisan dari para pendahulu kita, ini juga merupakan persyaratan bagi negara kita untuk maju," ujar Wiranto usai memberikan Sertifikat HKI dan Akta Pendirian Badan Hukum kepada Pelaku Ekonomi Kreatif di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Ajakan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan sering dilakukan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara.

Sehingga saat mencalonkan kembali sebagai presiden periode mendatang, Jokowi enggan menggunakan politik identitas karena dinilai dapat memecah belah bangsa. 

"Beliau selalu merangkul semua komponen bangsa untuk tidak menggunakan politik identitas karena berbahaya. Apakah agama, suku, profesi, semua di mata hukum punya hak yang sama untuk melakukan Pemilu," kata Wiranto.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

2 dari 2 halaman

Surat SBY Terkait Kampanye Akbar

"Sehingga ada pesan atau tidak dari Pak SBY, maka Pak Jokowi yang saya ikuti selama ini selalu membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," sambung dia.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebelumnya mengirimkan surat kepada petinggi Partai Demokrat terkait Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di GBK, Senayan yang dianggap tidak lazim. 

Dalam kesempatan itu, SBY meminta agar tidak ditonjolkan politik identitas karena dapat memicu perpecahan.

Pesan untuk menghindari politik identitas juga ditujukan untuk calon pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf. 

Â