PKS Minta KPU Evaluasi Sistem Pemilu 2019

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid — Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi penyelenggaraan pemilu 2019. Dia menganggap penyelenggaraan pemilu kali ini kurang matang sehingga banyak kekacauan terjadi.

"Banyak sekali kekacauan pada pemilu kali ini, perlu dievaluasi dimana penyebab kekacauanya. Masalahnya apakah karena kebersamaannya (dilaksanakan serentak), atau persiapan KPU tidak matang," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Selain persiapan yang dinilai kurang matang, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menganggap potensi kecurangan banyak terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Bawaslu menyampaikan ada 5400 lebih KPPS mengarahkan pemilih calon tertentu. Quick count itu saja sangat layak dipertanyakan. Basisnya 2000 sampling-nya ternyata ada 2500 malah yang belum menyelenggarakan pencoblosan," ungkap dia.

Pemilu yang digelar serentak ini juga dianggap gagal karena mayoritas masyarakat hanya tertuju pada pilpres, yang diikuti oleh dua pasangan calon.

"Ketika dibarengkan, memang fokusnya termasuk pada pilpres berakibat pada anggota DPR, DPD belum mendapatkan penilaian maksimal dari rakyat, sehingga kita tidak tahu, mungkin rakyat akan lebih banyak memilih partainya, dan tidak tahu mengetahui dari bagaimana hasil dari anggota DPR," ucap dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Seorang Ketua KPPS di Bekasi meninggal dunia usai bertugas selama satu hari penuh.

2 dari 2 halaman

Banyak KPPS Meninggal

Jokowi - Ma'ruf Menang di TPS Sandiaga Uno — Petugas KPPS menunjukkan surat suara Pilpres 2019 saat penghitungan di TPS 02 Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4). Dari hasil hitung surat suara, Jokowi-Ma'ruf menang dengan perolehan 133 suara di TPS ini. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengaku akan mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemilu serentak, menyusul adanya kasus yang menewaskan petugas penyelenggara Pemilu 2019 di beberapa daerah.

"Setelah pemilu selesai baru akan dilakukan evaluasi," kata Ketua KPU RI Arief Budiman saat diwawancarai wartawan di kantornya, Sabtu, 20 April 2019.

Dia menuturkan KPU hingga kini masih mendata jumlah petugas KPPS di seluruh Indonesia yang meninggal dunia saat bertugas melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019.

Menurut Arief, mayoritas petugas penyelenggara pemilu di daerah itu meninggal dunia akibat kelelahan dan terkena serangan jantung.

"Pekerjannya berat dan banyak, maka orang sangat mungkin kelelahan dalam menjalankan tugas," ucap dia.

Lebih lanjut dia menuturkan pihaknya akan memberikan santunan kepada para petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Reporter: Sania Mashabi